Lulung Kritik Video Investigasi Ombudsman

SATPOL PP Jakarta Pusat mengaku kekurangan personel untuk mengamankan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Di satu titik penjagaan hanya ada tiga sampai lima petugas.

Sementara itu, pedagang bisa mencapai 50-150 orang di satu titik.

"Titik jaga Tanah Abang sebanyak 12. Kalau 12 titik dijaga lima personel berarti harus ada 60. Jelas kami kekurangan orang," kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Rahmat E Lubis dalam jumpa pers di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, kemarin.

PKL, lanjut Rahmat, sulit dibenahi meski anggotanya sudah mencegah dengan pola stasioner (tetap) dan mobile.

Petugas selalu mengingatkan agar PKL tidak berjualan di atas trotoar.

"Tim akan menindak secara represif pedagang yang ngotot berdagang di atas trotoar berupa pengangkutan (dagangan). Tim stasioner terus berjaga. Cuma memang ada lengahnya. Ketika jumlah anggota berkurang untuk beristirahat, pedagang masuk. Kami membutuhkan personel lebih banyak," kata Rahmat lagi.

Terkait dengan video investigasi pengurusan lapak dan adanya jaminan bahwa PKL bersangkutan akan mendapat bocoran jika ada razia sebagaimana dirilis Ombudsman, Rahmat mengaku belum menemukan adanya permainan antara preman dengan anggota Satpol PP.

"Pertanyaannya, apakah benar preman bisa membekingi? Kedua, apakah benar setor ke Satpol, kalau setor ke Satpol, Satpolnya siapa?" tanya Rahmat.

Ombudsman sebelumnya meminta Pemprov DKI menindaklanjuti temuan, bukan justru bicara soal bantahan.

Pernyataan ini menanggapi Wagub DKI Sandiaga Uno yang menyebut orang yang mengaku bisa mengatur lapak di Tanah Abang bukan anggota Satpol PP.

"Kami kan melihat pada fenomena, yang mau kami kejar adalah fenomena. Big picture-nya ialah Satpol PP tidak bekerja dalam rangka penegakan Perda sehingga Jakarta dipenuhi PKL," tandas anggota Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala, Senin (27/11).

Menyikapi video Ombudsman tentang Tanah Abang, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana menyebut rilis itu membuat nama Tanah Abang menjadi jelek.

"Dia (Adrianus) bilang tanggal 23 November mau menyampaikan kepada publik. Aku bilang kenapa selalu Tanah Abang? Jangan bentuk opini Tanah Abang selalu ada masalah," cetusnya.

Politisi PPP itu menyebutkan video Ombudsman itu akan membuat citra masyarakat Tanah Abang menjadi jelek.

"Saya senang jika ombudsman itu membantu kita, tapi kalau cuma opini di publish, saya tanya kepentinganya apa? Kalau mau, ayok duduk bareng bersama masyarakat Tanah Abang, jangan melulu mem-publish video ke media", ujarnya. (Aya/J-2)