Dinas Pendidikan Ajukan Rp53 Miliar buat UNBK

DINAS Pendidikan Kota Bekasi mengajukan dana pembelian komputer lengkap dengan peladen (server)sebesar Rp53 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Pengajuan itu dilakukan agar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Kota Bekasi bisa mencapai 75% di tahun depan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi menyampaikan kebutuhan perangkat komputer tersebut amat mendesak. Perangkat tersebut akan digunakan tiap tahun untuk ujian di sekolah menengah pertama (SMP) negeri.

"Sudah kami ajukan dan masih dibahas oleh legislator," ungkap Ali, kemarin.

Ia menjelaskan, sesuai dengan rencana, pihaknya akan membeli perangkat komputer untuk 49 SMP negeri.

Tiap sekolah akan mendapat jatah 120 komputer.

Jumlah itu, kata Ali, memang belum ideal. Rata-rata kebutuhan komputer di sekolah SMP negeri ialah sebanyak 360 unit.

Karena itu, siasatnya ialah menerapkan sistem gelombang dalam pelaksanaan UNBK.

"Jumlah itu baru memenuhi 1/3 dari kebutuhan perangkat komputer. Jadi, ujian terpaksa dilakukan dalam tiga gelombang," kata dia.

Meski dilakukan secara bertahap, pengadaan komputer tetap harus dilakukan sebab tahun depan seluruh sekolah sudah harus menerapkan ujian berbasis komputer.

Pihaknya hanya memiliki waktu lima bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan UNBK di wilayah itu.

Jika komputer belum terpenuhi semua, pihaknya akan meminjam komputer ke sekolah lain, termasuk ke sekolah swasta di satu wilayah berdekatan.

"Target kami tahun depan sudah bisa UNBK 100%. Jika itu belum tercapai, paling tidak 75% sudah berjalan," kata Ali.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, menyampaikan selama ini penerapan UNBK baru dilakukan di tiga SMP negeri, yakni SMP Negeri I, SMP Negeri V, dan SMP Negeri IV.

"Baru di sekolah-sekolah rujukan itu yang sudah menerapkan," kata Krisman.

Terlambatnya pengadaan perangkat komputer itu, diakui Krisman, disebabkan pemerintah memprioritaskan pengadaan di sekolah tingkat SMA terlebih dahulu.

Namun, karena wewenang pengurusannya sudah diambil alih provinsi, pihaknya langsung mendorong pengadaan komputer di tingkat SMP negeri. (Gan/J-1)