Subsidi Daging KJP Diambil dari Dana PSO

PEMBIAYAAN subsidi daging bagi warga pemegang kartu Jakarta pintar (KJP) di 2018 akhirnya mendapat solusi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan mencairkan dana subsidi (public service obligation/PSO) lebih cepat di awal tahun guna menalangi uang muka (down payment/DP) pembelian daging tersebut.

"Alhamdulillah akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Ibu Marina (Direktur Utama PD Dharma Jaya) bisa menjalankan tugasnya tanpa ada penyertaan modal daerah (PMD) tambahan dengan mengaktivasi DP dari PSO yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, kemarin.

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpinnya, yang dihadiri Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Kepala Biro Perekonomian Daerah, serta sejumlah direktur utama sejumlah BUMD.

Sebelumnya, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengaku bingung setelah permohon-an PMD sebesar Rp39 miliar di 2018 untuk BUMD yang dipimpinnya ditolak.

Padahal PMD itu sejatinya akan digunakan untuk pengadaan daging bersubsidi bagi penerima KJP.

Daging bersubsidi itu dijual dengan harga Rp35 ribu per kilogram, jauh di bawah harga normal yang mencapai Rp85 ribu per kilogram.

PD Dharma Jaya ditugasi untuk menalangi selisih harga yang mencapai Rp50 ribu itu dalam bentuk subsidi.

Sandiaga menyatakan bahwa dana PSO yang sebelumnya kerap lama cairnya dijanjikannya bakal cair lebih awal sesuai jumlah yang dibutuhkan PD Dharma Jaya.

Saat ini, dana PSO yang telah diterima PD Dharma Jaya ialah Rp9 miliar. Dana itu rencananya ditambah lagi untuk pengadaan kebutuhan satu bulan dan stok 1,5 bulan lainnya.

"Tapi dia (Dirut Dharma Jaya) ingin ditambah dan sekarang lagi disiapkan business plan-nya. Sekarang business plan-nya lagi diajukan ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi (DKPKP)," jelas Sandiaga.

Di kesempatan terpisah, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati memperkirakan kebutuhan pencairan dana di awal tahun ialah Rp40 miliar, bahkan mungkin lebih, sebab ada rencana perluasan penerima daging bersubsidi untuk warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan buruh yang penghasilannya setara upah minimum provinsi (UMP).

"Jumlah pastinya belum, yang pasti kita persiapkan dari sekarang," tuturnya. (Nic/J-1)