Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Komoditas Ditambah Susu, Transparansi Revolusi Putih Dipertanyakan

24/11/2017 11:15
Komoditas Ditambah Susu, Transparansi Revolusi Putih Dipertanyakan
()

PEMPROV DKI Jakarta dipastikan akan menjalankan program revolusi putih, tahun depan.

Program usulan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut akan diperluas sasarannya, tak hanya pelajar, tapi juga untuk warga ekonomi rendah.

Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Perekonomian Franky Mangatas menjelaskan penerima program revolusi putih tidak hanya pemegang kartu jakarta pintar (KJP), sebagaimana ide awal.

Pada rapat di Balai Kota yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Rabu (22/11) diputuskan, penerima program mencakup penghuni rumah susun sederhana sewa, pekerja penanganan sarana dan prasarana umum, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan setara upah minimum provinsi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Darjamuni mengatakan penerima pun akan mendapat tambahan komoditas pangan yang disubsidi, yakni susu dan ikan beku.

Sebelumnya, subsidi pangan hanya untuk komoditas daging sapi, daging ayam, dan telur.

Sandiaga menyebut usul itu berasal dari masyarakat. "Saya sepakat bahwa ini sebagai salah satu terobosan buat kita," ujarnya.

"Ditambah saja, susu sama ikan itu sebetulnya sudah terpikirkan karena kita negara maritim, kan. Langkah baiknya juga kebutuhan protein kita diberikan melalui frozen fish," lanjutnya, menyoal penambahan komoditas susu dan ikan.

Transparansi anggaran

Dengan adanya perluasan penerima dan penambahan komoditas, anggaran pun meningkat dari Rp190 miliar pada 2017 menjadi Rp885 miliar pada 2018.

Dalam situs Apbd.jakarta.go.id, disebutkan anggaran senilai Rp885 miliar untuk belanja subsidi kepada BUMD.

Namun, tidak ada rinciannya.

Pengamat dari Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengingatkan agar Pemprov DKI transparan dalam anggaran subsidi tersebut.

Pasalnya kenaikannya terbilang fantastis.

"DPRD harus mempertanyakan rincian anggarannya itu. Kalau tidak ada rinciannya, itu seperti dana gelondongan saja," kata Ucok.

Ia juga mempertanyakan urgensi subsidi susu dalam program itu.

Protein bisa didapat dari komoditas pangan lain seperti ikan dan telur.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengaku tidak tahu mengapa susu dipilih sebagai komoditas yang disubsidi.

Hal itu, menurutnya, ditentukan Dinas KPKP.

BUMD yang akan ditugasi untuk pengadaan susu dan ikan ialah PT Food Station Tjipinang Jaya.

Ide revolusi putih awalnya disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, saat bertemu Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota pada 26 Oktober lalu. (Nic/J-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Vicky
Berita Lainnya