Banyak Perkara di Polri tidak Jelas Ujungnya

DI zaman now yang menuntut kecepatan, proses penanganan perkara oleh penyidik Polri dinilai masih lamban.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengungkapkan berbagai perkara yang ditangani Polri bahkan banyak yang tidak jelas ujungnya.

Kondisi demikian dapat menjatuhkan citra kepolisian di tengah upaya Polri meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Banyak penanganan kasus ditunda. Ini yang menyebabkan banyak kasus berlarut-larut," ujarnya, kemarin.

Penyelidikan dan penyidikan kasus berlarut-larut bukan hanya di Mabes Polri, tapi juga terjadi di polsek, polres, dan polda hampir seluruh Indonesia.

"Padahal tidak kurang apa pun, orangnya ada, anggaran ada, teknologi ada, masih juga berlarut-larut," tegasnya

Ombudsman menerima 3.000-10.000 laporan masyarakat dan yang paling banyak dikeluhkan ialah lambannya pengungkapan perkara dan menunda dengan alasan pengaduan tidak kompeten.

Dalam menyikapi proses peng-ungkapan kasus yang tidak jelas ujungnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, menunjuk kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok yang menyeret mantan Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II RJ Lino.

"Polri harus membuktikan kemampuannya untuk menuntaskan kasus korupsi ini," cetusnya.

Kasus yang juga ditangani KPK tersebut justru mengendap di Bareskrim Polri.

Neta berharap berbagai kasus besar diungkap dan dituntaskan, termasuk kasus RJ Lino.(Sru/J-2)