PMD Disetop Daging KJP Jadi Mandek

PD Dharma Jaya dibikin puyeng oleh Pemprov DKI di bawah pemimpinnya yang baru. Perusahaan itu harus mencari Rp39 miliar supaya daging tetap bisa dijual murah kepada penerima KJP.

RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus suntikan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) PD Dharma Jaya pada 2018 dikhawatirkan akan berdampak pada penyediaan daging bersubsidi bagi pemegang kartu Jakarta pintar (KJP).

Pasalnya, kata Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal daerah (PMD) itu dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan daging bagi penerima KJP yang jumlahnya mencapai minimal 500 ton pada tahun depan.

"Kalau hanya untuk menjalankan roda usaha, PD Dharma Jaya bisa bergerak tanpa suntikan modal. Tapi jika ditugasi untuk mencukupi kebutuhan daging bersubsidi, perusahaan kami jelas butuh suntikan modal," ujar Marina di dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 di Komisi C DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Jika Pemprov DKI berkeras menghentikan PMD, sambung Marina, masih ada solusi lain untuk menalangi kebutuhan pembiayaan pengadaan daging bersubsidi tersebut, yakni dengan mempercepat pencairan dana public service obligation (PSO). Jika PSO biasanya baru cair pada April di tahun berjalan, ia meminta pencairannya dimajukan di awal tahun.

"Jika usul ini disetujui, ketersediaan stok daging bagi penerima KJP tak terganggu. Uang PSO segera diberikan ke PD Dharma Jaya sebagai uang muka pembelian daging," ujar Marina.

Untuk 2018, PD Dharma Jaya mengajukan permohonan suntikan dana sebesar Rp39 miliar melalui PMD di RAPBD 2018. Anggaran sebesar itu diperuntukkan pengadaan daging bersubsidi bagi penerima KJP.
Daging bersubsidi itu dijual dengan harga Rp35 ribu per kilogram, jauh di bawah harga normal yang mencapai Rp85 ribu per kilogram. PD Dharma Jaya ditugasi untuk menalangi selisih harga yang mencapai Rp50 ribu itu dalam bentuk subsidi.

DPRD mendukung

Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi NasDem James Arifin menuturkan Komisi C telah sepakat untuk mempertahankan dana PMD bagi PD Dharma Jaya itu.

Keputusan tersebut selanjutnya akan diajukan di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat membahas derail RAPBD 2018.
"Ini kan menyangkut ketahanan pangan, cukup krusial PMD tersebut," tutur James.

Ia menyebut nilai PMD yang disepakati di Komisi C untuk PD Dharma Jaya ialah sebesar Rp39 miliar. Selanjutnya, keputusan ada di tangan Banggar.

"Komisi C sepakat PMD untuk PD Dharma Jaya ini tetap diberikan. Itu kan jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan anggaran TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan)," tuturnya.

Saat ditanyai ihwal kekhawatiran itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjanjikan akan mencari konsep pendanaan dari sumber lain.

Sandi justru menilai penghapusan PMD tidak mengganggu tugas PD Dharma Jaya untuk pengadaan daging bersubsidi.

"Itu tidak mengganggu tugasnya. Nanti kami carikan pendanaan dari tempat lain dengan konsep B2B (buyer to buyer)," tuturnya.
Sandi juga memastikan suplai daging bersubsidi akan tetap berjalan lancar meski dana PMD dihapuskan. "Tetap pangannya itu, enggak boleh ada jeda," ucapnya. (J-1)