Penyelidikan Kasus 18 Puskesmas Menggantung

KASUS dugaan korupsi pembangunan 18 puskemas di Jakarta belum mendapatkan titik terang. Meski sudah memeriksa 10 saksi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri belum mendapatkan bukti konkret.

Wakil Direktur Tindak Pindana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan penyidik masih menunggu hasil audit BPK untuk memastikan nilai kerugian negara. “Tidak ada progres karena tim sedang keluar kota dan belum ada hasil audit BPK,” ujarnya, kemarin (Senin, 20/11).

Masyarakat melaporkan adanya penyelewengan pada awal Oktober setelah ke-18 puskesmas diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Puskemas itu tersebar di beberapa wilayah yakni empat di Jakarta Pusat, empat di Jakarta Utara, empat di Jakarta Barat, dua di Jakarta Selatan, tiga di Jakarta Timur, dan satu di Kepulauan Seribu.

Dalam pagu anggaran, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut menghabiskan anggaran senilai Rp257,9 miliar. Proyek ditargetkan selesai 2016, namun mangkrak hingga Oktober 2017. Mangkraknya proyek diduga melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan termasuk target penyelesaian.

Erwanto mengatakan penyidik masih menggali apakah keterlambatan pengerjaan proyek benar-benar merugikan keuangan negara atau tidak. Pihaknya sangat membutuhkan data audit BPK untuk membuktikan hal tersebut.

Sebaliknya, juru bicara BPK Yudi Ramdan menyatakan audit proyek sudah selesai. “Justru kami sedang memantau. Terkait proses hukum sepenuhnya kewenangan kepolisian,” cetusnya. (Sru/J-2)