DPRD masih belum Puas atas Jawaban Anies

JAWABAN Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan soal rencana program kepemilikan hunian tanpa uang muka (down payment/DP Rp0) dinilai sejumlah anggota DPRD masih belum memuaskan.

Jawaban gubernur itu masih harus didalami agar tak berbenturan dengan kebijakan dan aturan perundangan yang berlaku.

"Memang masih perlu didalami rencana itu. Jangan sampai tabrak sana-sini dalam mewujudkan janji kampanyenya," kata Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Dalam paparannya di rapat paripurna DPRD kemarin, Anies menyampaikan jawab-annya atas pandangan-pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI yang digelar pada Kamis (16/11) lalu terkait dengan program DP nol rupiah.

Anies membuka paparannya dengan menjelaskan program tersebut menjadi salah satu visi-misi gubernur dan wakil gubernur pada masa jabatan 2017-2022.

Program itu bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki hunian di Jakarta.

Sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik (Rusunami).

Untuk implementasinya, ujar Anies, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Pro-perti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Pada Pasal 17 Peraturan BI itu, lanjut Anies, telah diatur pengecualian terkait dengan pemenuhan terhadap rasio loan to value untuk pembiayaan program pemerintahan pusat dan/atau pemerintah daerah.

"Sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau daerah, dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku," tutur Anies.

Untuk pengadaannya ada tiga opsi, membangun rusun baru melalui dana APBD dengan lahan milik pemprov, atau melibatkan swasta untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan milik pemprov.

"Atau bisa juga dengan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung lokasi lahan. Secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersial dan 30% diperuntukan bagi MBR," tuturnya.

Anies juga menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP Rp0 itu, yang di dalamnya juga mengatur soal asuransi kredit.

Cicilan menyulitkan

Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan pada Kamis (16/11) lalu, anggota Fraksi NasDem Hasan Basri Umar mengatakan program tersebut masih memiliki ke-rancuan definisi.

Selain itu, besaran cicilan sejumlah Rp2,4 juta per bulan dinilai tidak relevan bagi MBR jika mengacu pada upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,6 juta per bulan.

"Fraksi NasDem juga coba menganalisis dan menghitung besaran cicilan sejumlah Rp2,4 juta yang harus dibayarkan, hal tersebut tidak relevan dengan warga yang masuk ke kriteria MBR. Cicilan itu akan menyulitkan warga untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya," ucapnya.

Kritikan yang sama juga sempat disampaikan Fraksi PDIP yang diwakili William Yani.

"Apakah program DP nol rupiah itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan? Jika terjadi macet angsuran, itu menjadi beban siapa?" tanyanya. (J-1)