Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu alasan yang disampaikan Anies ketika memunculkan wacana itu ialah untuk mengembalikan aksesibilitas bagi seluruh pengendara.
Senada dengannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak mau ada diskriminasi di jalanan Jakarta.
"Ini untuk mengembalikan rasa berkeadilan. Ini yang lagi dikaji. Kita tidak perlu overspekulasi. Kita tunggu desainnya, dilakukan di bawah koordinasi Dinas Bina Marga DKI," ujarnya, beberapa hari lalu.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan dasar pencabutan aturan yang disampaikan Anies itu tidak cukup kuat.
"Kalau bicara keadilan, semua harus masuk dong, bukan cuma motor," ujar Tulus dalam FGD tersebut.
Anies juga ditantang untuk mencabut aturan soal pelarangan becak beroperasi di Jakarta jika hanya mau berpegang pada tema keadilan.
Menyoal hal itu, pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan yang wajib dijamin Pemprov DKI Jakarta bukanlah soal akses sepeda motor untuk melintas di seluruh jalan di Jakarta, melainkan tentang mobilitas warga.
"Maka, pelarangan penggunaan kendaraan pribadi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, melainkan bagian dari rekayasa lalu lintas," tandasnya.
Terkait dengan mobilitas warga yang perlu dijamin pemprov itu, kata dia, dapat dilakukan dengan mengembangkan transportasi massa.
Akses kurir dan ojek
Sandiaga Uno sempat mengatakan pelarangan motor untuk melintasi Jalan Sudirman-Thamrin itu menyulitkan para kurir makanan untuk mengantar pesanan ke gedung-gedung di kawasan tersebut.
Anies pun menegaskan jalanan di Ibu Kota harus terbuka bagi kendaraan jenis apa pun.
Menurut data yang ia terima, 470 ribu kendaraan roda dua yang lalu lalang di jalanan tersebut ialah untuk menyuplai UMKM.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Widjiatmoko mengaku akses menuju gedung-gedung di kawasan itu sebenarnya bisa melalui pintu masuk samping dan belakang.
"Kemarin yang jadi masalah aksesibilitas. Kita sudah inventarisasi Sudirman-Thamrin hanya ada lima gedung yang tidak memiliki akses (pintu) belakang atau samping. Lainnya punya sehingga tidak ada istilah mereka tidak mempunyai akses," paparnya. (Aya/MTVN/J-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved