Tagih Janji lewat Orkes Sakit Hati

"JANGAN-jangan kau bohongi aku lagi, banyak bicara cuma basa basi, coba ingkari janji~"

Berulang kali tembang Orkes Sakit Hati didendangkan di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Melalui lagu karya Slank itu, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menyampaikan kecewa terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

"Gubernur dan Wakil Gubernur layak masuk MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai pengingkar janji tercepat," kata seorang buruh yang berorasi di atas mobil komando.

Kedatangan mereka kali itu bertujuan menagih janji Anies-Sandi terkait upah. Pada 1 November lalu, pemprov sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,6 juta.

Mereka menuntut agar Anies-Sandi merevisi keputusan itu.

Sebelumnya, para buruh mengusulkan kenaikan upah menjadi Rp 3,9 juta.

Angka itu muncul dari survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp3,6 juta lalu dikali dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional sebesar 8,73%.

Namun, akhirnya pemprov memutuskan, UMP sesuai rumus yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 saja.

Sesuai pula dengan usul unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan.

Selembar kertas kemudian tampak dirobek di hadapan para peserta aksi, oleh pemimpin orasi yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Itulah kertas kontrak politik mereka dengan Anies-Sandi yang ditandatangani pada masa kampanye.

Di dalamnya tertera poin-poin antara lain, menetapkan UMP lebih tinggi dari anjuran PP 78/ 2015, menghapus sistem outsourcing, memberi jaminan sosial bagi buruh korban PHK, hingga subsidi kepemilikan tempat tinggal bagi para buruh.

"Kami nyatakan cabut mandat Anies-Sandi. Hanya permainan kata-kata untuk menyenangkan hati kaum buruh," katanya. Mereka mengaku hanya dijadikan komoditas politik oleh Anies-Sandi.

Saat ditemui di Balairung Balai Kota, Sandiaga Uno menuturkan akan menampung aspirasi yang disampaikan para buruh.

Menurut Sandi, keputusannya dan Anies merupakan jalan tengah dari berbagai usulan penetapan UMP.

Sandiaga mengklaim hasil survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan justru menemukan bahwa angka kebutuhan hidup sebesar Rp3,1 juta. Angka tersebut jauh di bawah perkiraannya.

"Angka (hasil survei) jeblok banget. Nah makanya kita coba memberikan (solusi) di tengah ekonomi yang sedang sangat lemah ini. Suntikan agar ekonomi bisa bergerak dan hubungan industri akan lebih baik ke depan," tuturnya.

Soal kontrak politik dengan para buruh, Sandi tidak menjawab lugas.

"Setelah kami ditetapkan menang pada 16 Mei, kami sudah tahu agenda pertama dari Anies-Sandi ialah bagaimana menetapkan UMP yang terbuka dan berkeadilan," ujarnya. Proses itu, kata Sandi, mengikuti mekanisme dari Dewan Pengupahan. Kami fokus all out, tidak akan pernah lari dari komitmen kami untuk menyejahterakan buruh," sambungnya. (Nicky Aulia Widadio/J-4)