Menanti Perluasan Kewenangan Ibu Kota

DI tengah upaya merevisi kewenangan khusus Ibu Kota hingga mencakup daerah penyangga, pemerintah pusat mencetuskan rencana integrasi Jakarta dengan kawasan industri di koridor timur, yakni Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Revisi Undang-Undang (RUU) ­Nomor 29/2007 tentang Pemerintah­an Provinsi (Pemprov) DKI ­Jakarta ­sebagai Ibu Kota Negara yang ­dikenal sebagai RUU Kekhususan Jakarta hingga kini masih bergulir. RUU yang dicetuskan pada Oktober tiga tahun lalu itu dinilai sebagai kian krusial. Ibu Kota dinilai tidak akan optimal membangun wilayah terpadu ­dengan kawasan sekitar tanpa revisi aturan.

Gayung bersambut, pemerintah menyatakan akan mengintegrasikan Ibu Kota dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi itu akan ditopang dengan pembangunan sejumlah infrastruktur.

“Pemerintah mengkaji kemungkin­an Bekasi, Karawang, Purwakarta itu menjadi kawasan ekonomi khusus atau apa pun namanya. Kita rapat dengan menteri terkait untuk merumuskannya. Tadi hasil rumusannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian selama dua minggu ke depan,” kata Luhut seusai rapat koordinasi KEK di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, kemarin.

Jika terintegrasi dengan Ibu Kota, KEK itu diharapkan pemerintah akan mampu bersaing di kelas internasional. “Kita mau efisiensi. Kita mau jadi kelas dunia kalau diberikan fasilitas berdasarkan hasil kajian ini sehingga membuat Indonesia lebih kompetitif,” ujar Luhut.

Dengan begitu, geliat perekonomian tidak selalu terpusat di Jakarta. Kegiatan ekonomi di koridor timur tersebut malah akan menjadi kekuat­an besar bagi Ibu Kota. “Sekarang saja di situ sekarang sudah 11 juta penduduknya. Jadi, besar. Kita jangan main-main. Kita harus kelola ini dengan baik,” ungkapnya.

Ide pengintegrasian itu awalnya dicetuskan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin). “Kadin menghadap Presiden. Ada pertemuan hampir 3 jam. Kadin memberikan banyak masukan tentang ekonomi. Salah satunya agar Presiden atau pemerintah mengkaji kemungkinan Bekasi, Karawang, Purwakarta itu menjadi kawasan ekonomi khusus,” ujar Luhut.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyambut baik tindak lanjut pemerintah atas gagasan mereka itu. Selama ini, menurutnya, ada 23 kawasan industri di tiga kota tersebut.

“Tetapi ini tidak terintegrasi sehingga kepentingan yang dibawa beda-beda. Sekarang kita mengusulkan kepada pemerintah membangun yang bersifat jangka panjang,” ujar Rosan seusai rapat koordinasi tersebut.

Pengintegrasian KEK itu, kata Rosan, juga akan menambah jumlah lapangan kerja baru di kawasan tersebut. “Tidak bisa dimungkiri, kawasan industri ini salah satu yang terbesar bahkan di ASEAN,” kata Rosan.

Integrasi tentunya perlu ditopang dengan sejumlah infrastruktur, termasuk bandara. “Dengan melihat potensi penduduk yang akan makin banyak, ada (pelabuhan) Patimban di sana dan (bandara) Kertajati. Mungkin nanti tambah satu atau dua bandara lagi di daerah Karawang Utara,” kata Rosan.

Megapolitan Jakarta-Bandung
Integrasi kawasan industri di ­antara jalur Jakarta-Bandung itu sejalan ­dengan konsep megapolitan yang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam kajian tersebut, Bappenas memproyeksikan konsep megapolitan pada 2045 yang mencakup Jakarta-Bandung dengan jumlah penduduk 80 juta.

Luhut mengatakan integrasi kawasan ekonomi itu akan menjadi suatu langkah menuju konsep megapolitan dalam kajian Bappenas tersebut. “Jadi, dari sekarang ini kami siapkan jangan hanya lima tahun ke depan saja, tapi sudah melihat visi Indo 100 tahun,” kata Luhut.

Hal senada disampaikan Menteri Perencaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brodjonegoro. Menurutnya, ­Bappenas telah mengkaji terbentuknya megapolitan Jakarta-Bandung yang memiliki potensi besar.

“Ya, bisa menjadi kawasan perkotaan yang sangat besar. Karena itu, harus ada antisipasi untuk infrastrukturnya. Ini harus ditangani secara khusus, tidak bisa ditangani dengan pendekatan yang sekarang,” kata Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Lippo Group sebagai pengembang kawasan kota baru Meikarta, James Riady, menyambut baik rencana pengintegrasian tersebut. James mengatakan visi pemerintah itu ialah membangun pusat ekonomi dunia di Indonesia. “Kadin telah menunjang,” ujar James.

Selain itu, menurutnya, proyek Meikarta yang digagasnya merupakan salah satu bagian dari koridor Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. “Ini semuanya pekerjaan gotong royong. Jadi, semua pihak itu ambil bagian membangun,” tandasnya. (J-4)

[email protected]