Proyek Hampir Selesai, Amdal Dipertanyakan

PEMBANGUNAN proyek infrastruktur yang masif dan serentak di Jakarta sudah direncanakan dengan matang, termasuk risiko kemacetan yang akan terjadi. Hal itu dilakukan saat perencanaan berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan Polri untuk membuat rekayasa dan jalur alternatif, termasuk kajian analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin).

Dampak kemacetan akibat pembangunan itu seharusnya sudah diantisipasi sejak awal oleh instansi terkait. Dari 12 proyek pembangunan yang dikerjakan, enam proyek sudah masuk ke tahap penyelesaian.

“Dari semua proyek kami, semuanya sudah masuk tahap penyelesaian. Artinya tidak mungkin pengerjaan itu dihentikan lalu dikerjakan satu-satu. Selain merepotkan, anggaran semua bisa berantakan,” ungkap Kepala Dinas PU Bina Margga DKI Jakarta Yusmada Faizal, kemarin.

Yusmada menuturkan PU Bina Marga bertanggung jawab atas enam pembangunan infrastruktur yang pengerjaannya masih berjalan sampai saat ini. “Seperti yang ada di Matraman, ada jalur yang diubah karena ada proyek itu. Itu berdasarkan amdal lalu lintas. Tidak mungkin tidak ada amdal lalu lintas,” tegas Yusmada.

Dia mengaku bingung dengan tuduhan tidak memiliki amdal lalu lintas tersebut. Enam proyek itu, menurut Yusmada, ditargetkan selesai sesuai dengan rencana yakni pada Desember 2017 hingga Februari 2018.

“Memang ada yang belum selesai dokumennya dan rekomendasinya (amdal lalu lintas) seperti rambu yang dibutuhkan itu apa dan bagaimana. Akan tetapi, yang dilakukan saat ini ialah bagian dari amdal lalu lintas itu sendiri,” cetusnya

Dikebut
Untuk mengurangi kema­cetan, pengamat transportasi dan infrastruktur Joko Setyowarno mengungkapkan pembangunan infrastruktur seharusnya dikebut. Hal itu disebabkan dampaknya langsung terasa oleh pengguna jalan yang beraktivitas setiap harinya.

Menurut Joko, instansi terkait yang bertanggung jawab mengurus birokrasi termasuk amdal lalu lintas menjadi tanggung jawab Dinas PU.

“Ini tanggung jawab mereka bagaimana kerja mereka dalam berkoordinasi dengan dinas bersangkutan termasuk korlantas,” tandasnya.

Soal ini mencuat seusai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rapat koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Rabu (1/11). Anies akan memanggil kontraktor 10 proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta karena diduga tidak memiliki kajian amdal lalin.

Penanggung jawab 10 proyek diminta segera menuntaskan amdal lalin untuk diserahkan ke Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI serta Polda Metro Jaya.

Ke-10 proyek dimaksud meliputi flyover Pancoran, flyover Cipinang-Lontar, flyover Bintaro, terowongan Mampang-Kuningan, terowongan Kartini, terowongan Matraman, light rapid transit (LRT) Cawang-Dukuh Atas, LRT Velodrome-Kelapa Ga­ding, pembangunan ruas tol dalam kota koridor Sunter-Pulogebang, pembangunan Tol Depok-Antasari, dan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra yang menyampaikan masalah amdal lalin itu kepada Anies Baswedan menyatakan pembangunan proyek infrastruktur tanpa pengkajian amdal lalin akan menimbulkan permasalahan berat lalu lintas. “Seharusnya sebelum IMB keluar, harus ada amdal lalin,” cetusnya. (J-3)