PKL Tanah Abang Tunggu Solusi Gubernur Baru

SELEPAS rapat dengan Wakil­ Gubernur DKI Sandiaga Uno, Satuan Polisi Pamong Praja DKI (Satpol PP) menertib­kan pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berselang beberapa menit setelah Satpol PP bersikap pasif, pedagang kembali ke trotoar.

Sandiaga memimpin langsung rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait keberadaan PKL yang membuat Tanah Abang kian semrawut, kemarin pagi. Dalam rapat di ruang Wagub, tampak Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wakil Kepala Satpol PP DKI Hidayatullah, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah.

Saat keluar ruangan, Sandiaga memilih tutup mulut. Andri yang menyusul keluar juga enggan menjelaskan. “Tanya Pak Wali (Mangara Pardede), beliau yang ngelead soal PKL Tanah Abang,” tukas Andri.

Hidayatullah sebagai perwakilan Satpol PP juga berkilah rapat diarahkan untuk mengkaji cara penertiban PKL Tanah Abang. “Semuanya dikaji dulu, dikaji dulu,” ucap Hidayatullah. Hal senada diungkapkan Mangara. “Dikaji dulu, dikaji dulu, dikaji dulu,” tandasnya.

Berselang tiga jam kemudian, Satpol PP datang dengan personel dan armada ke Tanah Abang membuat PKL tunggang langgang menyelamatkan barang-barang mereka. Sempat terjadi tarik-menarik barang, tetapi petugas terkesan setengah hati dalam bertindak.

Mereka membiarkan pedagang pergi mengangkut barang-barangnya. Puluhan personel kemudian bersiaga di sisi kiri dan kanan kawasan Jati Baru. Mobil-mobil petugas terparkir di sisi jalan.

Anehnya ada juga pedagang yang berani kembali berjualan di trotoar meski melihat Satpol PP berjaga-jaga. “Kenapa lo pergi? Takut digusur? Yah, cemen!” kata seorang ibu yang berjualan di sisi trotoar Jalan Jati Baru Raya kepada sesama pedagang. Pedagang yang dimaksud memilih aman dengan menyeberang ke Stasiun Tanah Abang.

“Dari siang pada was-was, takut ditertibkan. Takut dibawa barang dagangannya. Kalau sudah dibawa mesti keluar duit buat tebusan,” ujar seorang ibu penjual minum­an ringan di Stasiun Tanah Abang.

Untuk mencegah perampasan barang dagangan, ada pedagang memilih menjajakan jualannya dari atas motor sambil membawa celana dan baju yang digantung di hanger. Beberapa lainnya bertindak sebagai mata-mata dengan terus mencermati perge­rakan petugas Satpol PP.

“Kita maunya tetap berjualan di sini. Kalau memang harus jualan di belakang jalur kuning, ya kita ayo saja. Berjualan di trotoar itu beda keuntungannya dengan di kios. Tapi ini juga belum ada solusi, kita nunggu, kok,” kata Dewi, 32, penjual kaus di trotoar Tanah Abang.

Dewi menyewa lapak depan sebuah kios dengan membayar Rp35 ribu-Rp50 ribu per hari. Menurutnya, menyewa kios di area dalam sangat mahal karena harus bayar Rp50 juta-Rp70 juta per tahun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta penertiban PKL Tanah Abang tidak dijadikan objek pencitraan. “Sejak zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), saya bilang penataan Tanah Abang harus serius. Jangan sampai jadi objek pencitraan. Tanah Abang dihajarin terus, tapi harus juga ada solusi, dong,” jelas dia. (Aya/Mtvn/J-2)