Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi santai soal pencabutan moratorium proyek reklamasi 17 pulau. Dia mengatakan itu adalah proyek yang sudah sangat lama sehingga moratorium itu semestinya memang dicabut.
"Memang sudah seharusnya dicabut. Bayangkan itu sudah dilakukan sejak tahun 1995," kata Djarot di Balai Kota,Jakarta Pusat, Jumat (6/10).
Djarot mengatakan tidak ada yang salah dengan proyek reklamasi. Jika memang ada yang salah, proyek tersebut seharusnya sudah diberhentikan sejak belasan tahun lalu.
"Kalau enggak boleh sejak jaman dulu enggak boleh kan tahun 95, 97, 95 zaman Pak Fauzi Bowo, sampai sekarang kita konsisten dong ya," tegas Djarot.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah mencabut moratorium secara resmi. Kini, Djarot mengaku sudah berkirim surat kepada dewan untuk melanjutkan Raperda Reklamasi.
"Karena sudah dicabut dan surat sudah kami terima, kami berkirim surat kepada dewan. Kan tidak mungkin kami harus mengugurkan itu sedangkankan investasi sedang dilakukan di sana," tutup dia. (MTVN/X-12)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved