Hingga September, DKI Baru Serap 39% APBD

PENUTUPAN tahun anggaran APBD 2017 DKI Jakarta tersisa tiga bulan lagi. Namun, hingga awal September ini serapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov DKI baru capai 39% setara dengan Rp24,7 triliun.

Hal ini seolah lumrah terjadi di Pemprov DKI dengan dalih sejumlah belanja modal SKPD mayoritas baru dibayarkan dua bulan sebelum tutup tahun.

Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menjelaskan, kecenderungan vendor di Jakarta memilih pembayaran sekaligus jelang akhir tahun. Tuty sendiri mengaku tidak tahu alasan perusahaan pemborong memilih mekanisme itu. Dalam kontrak, pemborong diperbolehkan menentukan termin per progress di mana pembayaran dilakukan per pengerjaan.

"Serapan biasanya cepat di dua bulan terakhir sebelum tutup tahun. Ya, kecenderungan vendor di Jakarta dari tahun ke tahun memang lebih suka dibayar di dua bulan jelang akhir tahun," jelas Tuty di Balai Kota, Senin (4/9).

Berdasarkan tautan yang bisa diakses oleh publik, yakni http://publik.bapedadki.net, per 4 September 2017 pukul 15.42 WIB, kategori Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal terserap 29% atau Rp10,6 triliun dari alokasi Rp35 triliun.

Sementara, kategori Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, belanja tak terduga, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan sudah terserap 50% atau Rp14,1 triliun dari total anggaran Rp28 triliun.

Tahun lalu, serapan APBD DKI di September juga baru capai 40%. Hingga akhir tahun Tuty optimistis serapan anggaran bisa melebihi serapan APBD 2016 yang sebesar 83%. Ia memproyeksikan APBD 2017 bisa terserap lebih dari 85% tahun ini.

Dari hari ke hari pihaknya terus mengkoordinasikan serapan per asistensi. Pemaparan data via on line dibuat agar bisa dilakukan auto-assessment masing-masing SKPD.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan lambatnya penyerapan APBD menjadi kebiasaan DKI. Perombakan pejabat yang dilakukan terlalu sering menjadi salah satu kontributor terbesar.

Karena itu, diperkirakan APBD DKI hanya akan terserap 60%-70% di akhir tahun ini dengan sisa lebih Rp6-Rp7 triliun. Nilai itu setara dengan 3 kali lipat APBD Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Hindarkan bongkar pasang pejabat birokrasi yang terlalu sering. Jika selalu ada SilPa lebih kapan Jakarta akan mendapat predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK?" katanya. (X-12)