Djarot Minta Kepemilikan Monas dan Gedung Pola Dialihkan ke Pemprov

GUBERNUR DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta kepada pemerintah pusat agar mengalihkan kepemilikan Monumen Nasional (Monas) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Begitu juga masalah tanggung jawab pengelolaan Gedung Pola di kawasan Tugu Proklamasi juga menjadi aset Pemprov DKI.

"Saya pun sudah pernah minta kepada Presiden Joko Widodo agar melimpahkan tanggung jawab pengelolaan Gedung Pola yang di kawasan Tugu Proklamasi juga sebagai aset Pemprov DKI Jakarta? Begitu juga pengalihan kepemilikan Monas jadi aset Pemprov DKI," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8).

Sampai saat ini, lanjutnya, Presiden Jokowi telah mengisyaratkan untuk memberikan persetujuan tentang pengalihan Monas menjadi aset DKI. Namun untuk Gedung Pola di kawasan Tugu Proklamasi belum mendapatkan persetujuan.

"Untuk Monas sudah setuju. Gedung Pola masih belum. Masih tarik menarik di sana. Kalau itu jadi dimasukkan dalam aset milik DKI, kita akan revitalisasi seperti yang diinginkan Bung Karno," ujar Djarot.

Terkait Gedung Pola, Pemprov DKI selalu kesulitan untuk melakukan revitalisasi karena terbentur dengan status kepemilikan bangunan tersebut.

"Gedung Pola yang ada di belakangnya itu kan enggak terurus. Tahun lalu saya sudah sampaikan ke Setneg, limpahkan tanggung jawabnya ke Pemprov DKI. Sehingga, kami bisa merevitalisasi Gedung Pola. Tapi sampai saat ini belum ada kepastiannya," kata Djarot.

Ketika sudah direvitalisasi, kata Djarot, pihaknya menginginkan Gedung Pola difungsikan sebagai ruang pamer untuk Indonesia selama 50 tahun ke depan.

"Fungsinya Gedung Pola itu kan sebagai ruang pamer untuk Indonesia sampai 50 tahun ke depan. Seperti apa sih Indonesia 50 tahun ke depan. Nanti di tempat itu semua bisa melihatnya," jelas Djarot. (OL-3)