Ganti Rugi Jemaah First Travel Jangan Dilempar ke Pemerintah

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak mau sengkarut kasus dugaan penipuan ibadah umroh yang dilakukan First Travel terhadap ribuan calon jemaah pertanggungjawabannya dilempar ke pemerintah. Terutama, terkait urusan ganti rugi terhadap calon jemaah.

"Jangan lagi tanggung jawab itu dilempar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Lukman usai memberi sambutan di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Lukman menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kemenag hanya berwenang memberikan dan mencabut izin suatu agen perjalanan umroh. Di luar itu, segala permasalahan teknis dan semacamnya bukan lagi tanggung jawab pemerintah.

"Kementerian agama hanya memberi izin dan memiliki kewenangan untuk mencabut izin itu," ungkapnya.

Yang jadi catatan bagi Lukman, apa yang menimpa First Travel sudah jadi wewenang pihak terkait. Mulai dari pencabutan izin, hingga proses hukum di kepolisian.

"Akan dilihat aspek-aspek lain dari First Travel ini. Mudah-mudahan seluruh aset yang dimilikinya bisa untuk membayar refund," ujar Lukman.

Pihak First Travel sempat menyatakan lepas tangan soal urusan ganti rugi terhadap para calon jemaah. Kuasa Hukum First Travel, Eggy Sudjana menyatakan sulit untuk memenuhi permintaan para calon jemaah yang belum diberangkatkan lantaran kliennya, pemilik First Travel, sudah ditahan polisi.

"Kami tidak akan bertanggung jawab untuk memenuhi kerugian. Bagaimana mau bertanggungjawab izinnya sudah dicabut, dia ditahan," kata Eggy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Izin operasional yang sudah dicabut jadi alasan lain First Travel tidak bisa memenuhi kewajibannya pada jemaah. Eggy malah meminta pemerintah yang bertanggung jawab mengembalikan duit jemaah.

"Karena yang menutup itu pemerintah maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah," tutur dia. Kok Aneh.(OL-3)