Kecurangan PPDB di Tangsel Akan Diselesaikan Secara Pidana

KEKACAUAN proses sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini di Tangerang Selatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Bahkan, Pemerintah Kota Tangsel bakal menempuh langkah pidana jika pelanggaran tersebut terbukti. Pada kasus ini, Dinas Pendidikan (Dindik) setempat dituding laksanakan tugas di luar aturan.

Anehnya pihak Dindik Tangsel dalam hal ini Inspektur Pembantu II Inspektorat Pemerintah Kota Tangsel Ahmad Gani, pihaknya hanya sebatas memeriksa dokumentasi berdasarkan data-data yang ada. Ditambah waktu pemeriksaan yang begitu terbatas.

“Sepanjang dia ada ijasahnya atau syarat lainnya, berarti ya sudah. Kalau masalah fiktif atau gimana itu urusan lain. Berarti kita lakukan pemeriksaan khusus lewat orang-orang tertentu,” kilah Gani, Senin (14/8).

Untuk pemeriksaan khusus tersebut dibutuhkan peran masyarakat dalam memberikan laporan dugaan kecurangan ke Inspektorat Kota Tangsel. Ranah pidana baru dapat diberikan kepada oknum pembuat sertifikat fiktif setelah bukti kecurangan terbongkar.

“Itu namanya pemeriksaan Tujuan Tertentu. Pelaksanaannya bisa saja laporan dari masyarakat khususnya, atau laporan lain. Sepanjang itu ada akan diperdalam lagi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar sertifikat prestasi dan admin fiktif saat proses seleksi PPDB tahun ini di Kota Tangsel. Oknum tak bertanggungjawab tetap menggunakan celah kendati sistem seleksi sudah berjalan secara daring atau online. Mulai tahun ini, Pemkot Tangsel menunjuk Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) setempat selaku pihak operator daring seleksi.

Menanggapi ini, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Tangsel Fuad menjelaskan, sistem seleksi daring yang digunakan mulai input data pendaftaran hingga pengumuman masih menggunakan milik Dinas Pendidikan. “Sistemnya pakai punya Dindik. Sistem milik kita tidak jadi dipakai. Jadi tanyakan saja ke Dindik,” ucapnya.

Amburadulnya pelaksanaan PPDB juga memicu kegeraman Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. Ia tak menampik kekacauan tersebut terjadi lantaran jajarannya tidak mengikuti aturan yang berlaku. “Inspektorat sudah masuk untuk PPDB tahun depan. Dindik sudah tidak menjalankan instruksi,” ujarnya singkat.(OL-3)