Pengungsi Afghanistan dan Somalia Diminta Tidak Bikin Ulah

INDONESIA termasuk sebagai salah satu negara yang dituju atau dijadikan transit oleh pengungsi dari Afrika ataupun negara-negara yang dilanda konflik seperti Afghanistan. Meskipun tidak memiliki paspor dan visa, pemerintah Indonesia tidak akan menindak warga negara Afghanistan dan Somalia yang saat ini tinggal di sejumlah tenda dan petak kos-kosan di dekat Gedung UNHCR, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menurut Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, asalkan tidak membuat ulah, mereka diperbolehkan tinggal di kawasan tersebut sembari menunggu penempatan di negara tujuan.

"Mereka adalah pengungsi yang sedang meminta perhatian dari UNHCR. Itu urusan UNHCR. Kalau mereka ribut, kita kembalikan saja ke negara asalnya," ujar Ronny kepada Media Indonesia, kemarin. Baca juga: Menanti Kehidupan Baru di Pengungsian Kebon Sirih

Menurut Ronny, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dalam mengurus pengungsi yang transit di Indonesia, pemerintah berpegang pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Perpres itu antara lain mengatur pengamanan terhadap orang pencari suaka dan pengungsi, kordinasi pemerintah dan UNHCR soal status mereka, serta menghormati kebebasan fundamental pengungsi. Masalah pengungsi dan pencari suaka disebutkan berada di bawah pengawasan Menko Polhukam.

"Jadi untuk penempatan itu urusan UNHCR, badan yang memang ditugaskan untuk mengurus pengungsi untuk ditempatkan ke negara tujuan. Tugas Indonesia hanya sesuai Perpres," tegas Ronny.

Saat ini ada 14 ribu pengungsi dan pencari suaka yang menunggu di Indonesia sebelum ditempatkan di negara baru. Karena tidak ikut meneken Konvensi 1951, Indonesia hanya menjadi tempat transit. Tanpa paspor dan visa, pengungsi pun tidak diperbolehkan mencari nafkah di Indonesia. (OL-3)