Sudah Melanggar, malah Mengamuk

HAK pejalan kaki untuk menggunakan trotoar semakin menjadi sorotan sejak Koalisi Pejalan Kaki melakukan sejumlah aksi mereka. Berawal dari sejumlah orang yang memiliki pengalaman buruk sebagai pejalan kaki, koalisi itu pun terbentuk.

Mereka yang kerap merasakan hak diserobot, terutama ketika berjalan di trotoar, mulai berkumpul. Berasal dari berbagai elemen masyarakat, mereka berbagi pengalaman yang sama.

Di berbagai kota besar termasuk Ibu Kota, menurut pengalaman mereka, banyak trotoar dalam kondisi tidak laik. Ada pula yang berubah fungsi sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL) ataupun lahan parkir kendaraan. Belum lagi penyerobotan trotoar oleh pemotor, terutama saat macet.

Misi utama mereka kini ialah mengembalikan hak-hak pejalan kaki. Menurut mereka, hal itu bisa terwujud dengan menumbuhkan kesadaran pada warga bahwa pejalan kaki mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman baik di trotoar, jembatan penyeberang­an orang (JPO), maupun di berbagai fasilitas umum lainnya.

“Sejak 2011, sosialisasi rutin kita lakukan setiap Jumat di titik yang masih terjadi pelanggaran. Kita hanya lakukan sosialisasi saja. Selanjutnya itu bergantung pada ketegasan petugas terkait,” ungkap Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi Media Indonesia, Senin (24/7).

Selama ini, menurut Alfred, masyarakat melaporkan pelanggaran lewat akun media sosial milik Koalisi Pejalan Kaki. Berbekal aduan-aduan itu, koali­si ini mulai melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk, salah satunya media sosial.

Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi turun ke trotoar untuk menegur para penyerobot trotoar.
Tak jarang, aksi mereka justru berbuah intimidasi dari para pelanggar. Hal itu disebabkan para pelanggar tersebut belum paham akan fungsi trotoar dan hak-hak pejalan kaki.

“Seperti aksi kita baru-baru ini di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, saat pelanggar kita tanya mereka malah mengamuk. Umumnya pelanggar seperti ini karena tidak dapat menjawab kesalahannya,” paparnya.

Alfred mengaku penyerobotan hak pejalan kaki tidak hanya dilakukan pengendara, tapi juga pedagang kaki lima. Hal itu juga bukan cuma masalah kondisi infrastruktur trotoar.

“Masalahnya juga kegiatan ekonomi di atasnya (trotoar). Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar juga kita sasar. Jadi tidak ada terkecuali bagi mereka. Masalah PKL di Jalan Asia Afrika, Senayan, ya tetap kita tegur,” tegasnya.

Alfred tidak menutup kemungkinan menjalin koordinasi dengan pemprov dan pihak berwenang lainnya. Hal itu disebabkan kesadaran warga perlu ditumbuhkan dengan kerja sama banyak pihak.

“Bentuk kerja samanya bisa masalah teknis. Jadi kita bisa juga memasukkan data temuan ke website milik pemda. Besok (25/7) kita diundang ke Ditlantas Polda Metro Jaya, tapi belum tahu apa saja yang mau dibahas,” paparnya. (DA/J-4)