Djarot Mau Pastikan PNS DKI Sejalan dengan Pancasila

GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melarang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI ikut kegiatan atau tergabung di organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Djarot pun menegaskan, selaku pelayan masyarakat, PNS harus sejalan dengan ideologi bangsa.

Di lingkungan Pemprov DKI, Djarot akan memastikan hal itu.

"Ya pasti dong (tidak boleh bertentangan dengan Pancasila). Apalagi sebagai PNS. Kan PNS disumpah bahwa dia harus setia pada ideologi Pancasila," kata Djarot di Balai Kota DKI, kemarin.

Dia pun mengancam, jika ada PNS yang ketahuan tergabung atau ikut kegiatan organisasi semacam itu, pihaknya tak segan memberi sanksi tegas.

"Sanksinya kan kalau sudah seperti itu, kalau dikeluarkan, dicabut dong," tegasnya.

Djarot menegaskan organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Bila ada PNS DKI yang mengikuti organisasi apa pun yang tidak sejalan dengan Pancasila, kata Djarot, pemerintah me-nyarankan mereka mengundurkan diri dengan sukarela.

"Ya kalau dia sudah enggak cocok dengan Pancasila, enggak mau ideologi Pancasila, ya sudah mengundurkan diri saja secara gentle," ujar Djarot dengan raut wajah serius.

Tidak cuma mengundurkan diri, mantan Wali Kota Blitar itu juga menyarankan PNS semacam itu pindah ke negara lain yang menganut ideologi yang sejalan dengan dia.

"Merasa enggak cocok sama Pancasila, Pancasila itu enggak benar? Ya, sebaiknya pindah saja. Tidak hanya pindah dari PNS, tapi juga pindah ke negara lain yang sesuai dengan ideologi dia," tandas Djarot.

Djarot menegaskan hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menegaskan bahwa PNS harus sejalan dengan sikap negara dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tjahjo meminta PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan, terhadap siapa pun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara. (Ssr/MTVN/J-4)