Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Narkotika Nasional (BNN) menduga ada 72 jaringan internasional yang aktif mengendalikan peredaran narkoba di Tanah Air.
Jaringan tersebut berasal dari 11 negara dan umumnya memanfaatkan pelabuhan tikus yang dinilai minim pengawasan.
Menurut Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Tiongkok menempati urutan teratas sebagai pemasok narkoba jenis sabu.
Untuk narkoba jenis lain, seperti pil ekstasi, heroin, dan kokain, sebagian besar berasal dari 11 negara yang berada di kawasan Eropa, Afrika, dan Asia.
"Kita sulit menghambat karena kondisi geografis Indonesia yang sulit diawasi, apalagi hingga masuk ke pelabuhan tikus," kata pria yang akrab disapa Buwas itu seusai menjadi pembicara pada acara Mukernas II dan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin.
Menurut Buwas, narkoba masuk ke Indonesia melalui dua negara yang dijadikan tempat transit, yakni Malaysia dan Singapura
Sementara itu, dalam kasus penyelundupan 1 ton sabu, polisi telah memastikan sabu tersebut diproduksi di luar negeri.
Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari menduga sebanyak 1 ton sabu tersebut diproduksi sindikat di kawasan Sungai Mekong.
Menurutnya, Sungai Mekong merupakan tempat produksi narkotika sintesis seperti sabu dan ekstasi.
Bos sindikat
Pengungkapan kasus penyelundupan 1 ton sabu melalui dermaga eks Hotel Mandalika, Serang, Banten, masih menyisakan pertanyaan.
Sosok pendana dan jaringan penerima sabu senilai Rp1,5 triliun tersebut belum terungkap.
Pihak kepolisian menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung.
"Ekspose ini penangkapan yang belum tuntas, masih pengembangan jaringan. Semua anggota masih bergerak," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.
Dalam gelar pernyataan polisi atas pengungkapan kasus itu, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, serta Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari.
Polisi menyatakan empat kurir yang tertangkap di Serang serta lima anak buah kapal (ABK) Wanderlust yang membawa sabu itu merupakan sel putus dari jaringan narkoba internasional.
Para tersangka mengaku tidak mengetahui sosok yang memberi perintah dan pihak yang menerima pasokan sabu di Indonesia.
Mereka hanya diperintah untuk mengambil dan membawa sabu hingga masuk ke Pulau Jawa.
"Hanya menerima barang dulu, setelah itu nanti dikirimkan ke siapa menerima informasi lebih lanjut," terang Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta.
Di lain pihak, Liaison Police Officer Taiwan Kolonel Jay Li mengatakan mereka direkrut bos besar dari Tiongkok.
Polisi mengaku butuh kerja sama lintas negara untuk mengungkap jaringan ini secara utuh
"Bandarnya sudah kelas dunia. Keuangannya banyak, pasar di kita tinggi. Itu hal yang menarik untuk bandar. Dalam perhitungan kami orang ini punya modal yang cukup besar sehingga ketika kami cek, ternyata ada beberapa negara yang menjadi tempat mereka bergerak," kata Nico.
Pengawasan titik rawan
Kapal Wanderlust yang membawa sabu 1 ton itu berangkat dari Taiwan menuju Laut Natuna Utara (Laut China Selatan) lalu melintasi wilayah Johor, Malaysia, Selat Malaka, kemudian menuju perairan Myanmar untuk menjemput sabu.
Dari sana, kapal bergerak menyusuri pantai barat Sumatra hingga masuk ke Selat Sunda di dekat Anyer.
Setelah menurunkan muatan sabu itu, kapal bergerak lagi ke Laut Jawa, Selat Karimata, dan kemudian ke Batam.
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebut pantai timur Sumatra relatif berisiko lebih tinggi untuk disusupi para penyelundup narkotika sebab lokasinya berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan terdapat lebih banyak pelabuhan tikus.
Saat ini ada 189 kapal patroli milik Bea dan Cukai.
Angka tersebut belum termasuk kapal milik Bakamla, TNI-AL, serta Polisi Air.
Jumlah kapal patroli yang dimiliki Indonesia itu, menurutnya, mencukupi untuk pengawasan di wilayah perairan.
Namun, seberapa efektif pengawasan perairan yang dilakukan, sambungnya, bergantung pada sinergi antarlembaga.
"Cukup tidaknya tergantung berapa kuatnya sinergi itu," imbuh Heru. (Nic/J-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved