Anemer 18 Proyek Puskesmas Didenda

DINAS Kesehatan DKI Jakarta dituding tidak transparan dalam pembangunan 18 puskesmas. Penudingnya Ketua Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho.

Ia menduga dana APBD 2016 yang terserap untuk pembangunan puskesmas hanya 37% dari Rp220 miliar. "Sampai sekarang pembangunan sarana kesehatan itu belum juga selesai. Selanjutnya dibuat lagi perpanjangan masa kerja, hal itu tentu menyalahi aturan," tegasnya menjelang melaporkan kasus tersebut ke BPK dan KPK, kemarin.

Menurut kontrak pembangunan proyek, masa pengerjaan berlangsung November-Desember 2016 oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku anemer (pemborong). Namun, itu kemudian mendapat perpanjangan waktu sampai Mei 2017. "Hingga sekarang belum selesai juga sehingga seharusnya pemerintah memberikan denda kepada perusahaan yang mengerjakan," lanjut Agung.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menolak kalau pihaknya disebut tidak transparan. "Kami transparan dalam proyek itu. Pengerjaan memang baru selesai sekarang dan dibayarkan berdasarkan anggaran 2016," jelasnya.

Dia mengakui terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, tapi tinggal satu dari 18 puskemas yang masih memasang lift. "Kami sudah memberikan sanksi dan denda kepada pihak yang mengerjakan. Saat ini, tinggal Puskesmas Cempaka Putih yang masih pemasangan lift," terang Koesmedi.

Denda yang dikenakan kepada PT PP sesuai dengan rekomendasi BPK yang menilai sejauh mana kegiatan diselesaikan dan berapa lama keterlambatannya. "Selain denda dan saksi diberikan juga perpanjangan waktu penyelesaian dan perawatan bangunan," tandasnya.

Puskesmas yang dibangun meliputi Taman Sari, Sawah Besar, Cempaka Putih, Kemayoran, Tanah Abang, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Kramat Jati, Kembangan, Matraman, Ciracas, Grogol Utara, Tanjung Priok, Pasar Minggu, Rawa Badak Selatan, Kebayoran Baru, Pulau Harapan, dan Cilincing. Sru/J-2