Tumpang-tindih Kartu Pangan dan KJP

KETUA Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengkritik program kartu pangan besutan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Program yang diusulkan masuk ke RAPBD 2018 itu dinilainya akan tumpang tindih dengan program yang sudah ada, yakni program kartu Jakarta pintar (KJP) yang sudah mengakomodasi subsidi pangan kepada masyarakat.

"Manfaatnya apa program baru itu? Kan sudah ada program KJP yang sudah jelas sasarannya. Jangan sampai tumpang tindih program," ujar Pantas, kemarin.

Hal itu disampaikannya dalam menanggapi isi rapat Pemprov DKI Jakarta dengan tim sinkronisasi bentukan Anies-Sandi yang akan memasukkan program kartu pangan di RAPBD 2018.

Realisasi program itu ialah dengan memberi subsidi pangan bagi warga tak mampu.

Menurut Pantas, program serupa sudah tercakup dalam program KJP yang sudah berjalan sejak 2012 saat DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo.

Lewat KJP, keluarga yang memiliki anak yang sedang bersekolah di bangku SD, SMP, dan SMA akan menerima bantuan subsidi pangan.

"Jadi jangan karena APBD DKI Jakarta itu besar, lalu dana yang ada dihambur-hamburkan dengan bikin program-program yang tidak jelas sasarannya," tegas Pantas.

Pandangan lain disampaikan Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Tubagus Arief.

Ia mengatakan program kartu pangan dan sejenisnya ibarat dua sisi mata uang.

Di satu sisi, program itu bermanfaat guna membantu warga berekonomi lemah.

Di sisi lain, program itu akan membuat masyarakat terus tidak mandiri dan selalu bergantung pada bantuan pemerintah.

"Program subsidi seperti itu jangan sampai memanjakan masyarakat. Program itu boleh saja ada, tapi harus dibarengi dengan program penguatan ekonomi masyarakat. Misalnya, masyarakat diberi binaan melalui dinas UMKM sehingga jadi mandiri," terangnya.

Meski program kartu pangan menjadi angin segar bagi masyarakat, Tubagus Arief menginginkan program itu tidak terus dilakukan.

Proses panjang

Di kesempatan terpisah, Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan diskusi mengenai kartu pangan sudah melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan tiga BUMD yang bergerak di bidang pangan.

Bappeda ditunjuk sebagai ketua dalam perencanaan program kartu pangan itu.

"Ke depannya kami akan buat tim-tim kecil lagi untuk merumuskan lebih detail programnya seperti apa. Apakah nanti akan dibuat kartu pangan sendiri atau mau dimasukkan ke kartu Jakarta One yang juga sedang digodok," tutur Sri.

Kartu Jakarta One merupakan kartu yang dikelola Bank DKI untuk digunakan sebagai penunjang program masyarakat nontunai (cashless society).

"Nanti mungkin saja melalui kartu Jakarta One, subsidi pangan menjadi salah satu di dalamnya," kata dia.

Program kartu pangan, sambung Sri, hingga kini masih sebatas usulan dan belum dimasukkan ke RAPBD 2018.

Diskusi lanjutan soal itu masih akan dilakukan setelah Anies-Sandi dilantik pada Oktober mendatang.

"Prosesnya masih panjang. Nanti kajian juga akan melibatkan data statistik mengenai tingkat kemiskinan warga Jakarta," terangnya. (J-1)