PEMPROV DKI Jakarta akan membangun jembatan untuk menghubungkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo Jakarta Utara dengan area kolong Tol Pluit.
Tujuannya ialah memudahkan akses parkir untuk pengunjung RPTRA Kalijodo.
"Kami akan siapkan tempat parkir tambahan di seberang sana (kolong tol), lalu akan disiapkan satu jembatan yang bagus sehingga seluruh pe-ngunjung bisa masuk ke kolong tol," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat mengunjungi RPTRA Kalijodo, kemarin.
RPTRA Kalijodo dan kolong Tol Pluit berseberang-an, dipisahkan Kali Angke.
Di kolong Tol Pluit sempat berdiri kembali bangunan liar semipermanen--beberapa di antaranya ialah tempat prostitusi.
Pemkot Jakarta Barat merobohkan ratusan rumah dan menggusur 150 kepala keluarga dari sana.
Hingga kini sebagian area RPTRA/RTH Kalijodo masih dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung.
Nanti jika pembangunan ini selesai, area parkir seluruhnya akan berada di kolong Tol Pluit, sedangkan area RPTRA/RTH Kalijodo akan steril dari kendaraan bermotor.
Djarot mengatakan rencana pembangunan jembatan sudah dibahas dalam rapat pimpinan pertengahan Juni lalu.
Djarot pun meminta dinas terkait dan kelurahan setempat untuk menjaga kawasan itu selama 24 jam agar tidak disalahgunakan.
"Akan kami jaga terus sepanjang hari karena kalau lengah sedikit saja, satu berdiri, langsung ikut yang lain. Satu rumah saja dibiarkan, beranaknya cepat sekali," tuturnya.
Kasatpol PP DKI Jupan Royter mengatakan kawasan itu bakal dijaga sekitar 50 personel Satpol PP setiap hari demi menjamin tidak ada oknum yang kembali mendirikan bangunan liar.
"Kita koordinasi dengan Kemen PU/Pera karena ini kan wilayahnya. Kita akan bangun pagar dulu sebelum pembangunan," imbuh Djarot.
Dibiayai CSR
Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta Gamal Sinurat membenarkan rencana pembangunan tersebut.
Saat ini Dinas Kehutanan tengah menggodok desainnya. Di area kolong tol itu, taman sekaligus lahan parkir akan dibuat.
"Desainnya sedang digambar arsitek dari dinas kehutanan. Pembangunannya akan menggunakan dana CSR," ujar Gamal.
Namun, tidak ada target khusus soal waktu penyelesaian desain.
Biaya pembangunan dan perusahaan apa yang bakal membiayai belum dipastikan.
"Setelah selesai gambar, baru perusahaan bisa menghitung RAB sehingga perusahaan tahu biayanya," tuturnya.
Pembahasan lanjut yang juga melibatkan Direktorat Jenderal Bina Marga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pemilik lahan akan dilakukan setelah libur Lebaran.
Sebelum sampai pada kesepakatan itu, Pemprov DKI atau Dirjen Bina Marga harus menyusun perjanjian pemanfaatan aset.
Setelah itu, pengelolaan akan sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan dana APBD.
