Jumat 30 Juni 2017, 11:07 WIB

DKI belum Punya Strategi Hadapi Pendatang

Yanurisa Ananta | Megapolitan
DKI belum Punya Strategi Hadapi Pendatang

MI/Ramdani

 

GEMERLAP kehidupan di Jakarta kerap menjadi magnet bagi pendatang, yang menganggap kota ini menjanjikan uang dan kesempatan lebih lebar ketimbang kampung halaman. Pameo 'ibu kota lebih kejam dari ibu tiri' tidak menjadi momok bagi mereka. Dari tahun ke tahun, Pemprov DKI Jakarta kewalahan mengatasi arus pendatang, terutama pascamudik Lebaran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Edison Sianturi mengatakan arus urbanisasi di Jakarta sudah tidak terbendung.

Penghitungan jumlah pendatang sulit dilakukan, kecuali mereka mencatatkan diri di RT setempat untuk kemudian berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil dan dilaporkan ke Disdukcapil pusat.

"Sekarang kami menempatkan 25 petugas Dukcapil di posko-posko mudik. Namun, kan pendataan pendatang ada di laporan RT setempat dan tidak semua pendatang berinisiatif melapor kepada RT setempat," kata Edison kepada Media Indonesia, kemarin (Kamis, 29/6).

Setiap waktu arus balik mudik, Disdukcapil mengerahkan petugas di posko mudik komando taktik atau posko ketupat.

Tahun ini 25 petugas pendataan disebar di posko mudik terpadu Kementerian Perhubungan, posko di pintu masuk nontol dan posko perbatasan Kota Jakarta dengan Jawa Barat dan Banten.

Petugas akan mengambil data jumlah kendaraan dan penumpang hingga H+10 Lebaran dari posko tersebut. Namun, jumlah pendatang tidak bisa secara langsung terdeteksi dari jumlah penumpang.

Punya keterampilan
Disdukcapil menyadari arus pendatang tidak bisa dilawan. Untuk itu Disdukcapil mengimbau para pendatang memiliki keterampilan khusus sebelum ke Jakarta.

"Setelah ada keahlian, bawa surat pindah dari daerah ke RT dan kelurahan di Jakarta, baru bisa diberikan identitas. Untuk mendapatkan KTP Jakarta, harus ada jaminan pekerjaan dan tempat tinggal, loh," kata Edison. Meski demikian, Dinas UMKM dan Perdagangan DKI mengaku tidak memiliki program pembinaan bagi para pendatang.

Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Irwandi mengakui hal itu dilematis karena urbanisasi tidak bisa dihentikan, sedangkan program pembinaan UMKM hanya diperuntukkan bagi mereka yang ber-KTP DKI, lantaran pendanaannya dari APBD DKI.

"Mungkin di era gubernur baru nanti bersama tim sinkronisasi akan dibicarakan di tingkat atas mengenai (keharusan) KTP DKI ini," tutur Irwandi.

Ke depan, dia mengaku akan bekerja sama dengan Disdukcapil untuk mendata para pendatang. BPS DKI Jakarta mencatat, pada 2015 Jakarta dihuni oleh 10.177.924 jiwa. Sementara Disdukcapil mengatakan, saat ini ada 7,3 juta penduduk Jakarta ber-KTP DKI. Namun, selisih angka sekitar 2.877.924 itu belum bisa dipastikan sebagai pendatang.

"Metode kami, mencatat seluruh penduduk yang sudah menghuni Jakarta di atas enam bulan. Beda dengan metode Disdukcapil. Jadi, kami tidak memastikan selisih itu ialah pendatang," kata Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial BPS Jakarta Robert Pardosi.(Aya/J-4)

Baca Juga

Antara

Awal 2021, Klaster Keluarga Jadi Sumber Penularan Covid-19

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 20 Januari 2021, 21:40 WIB
Sementara itu, untuk klaster perkantoran justru menurun hanya 2,7%. Data ini dihimpun selama sepekan penyelenggaraan PPKM yakni, 11-17...
MI/Andri W

Transjakarta Sediakan Feeder Khusus Rute Harmoni – Pasar Baru

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 20 Januari 2021, 21:22 WIB
TRANSJAKARTA menyediakan feeder atau bus pengumpan khusus untuk rute Harmoni – Pasar Baru. Layanan tersebut resmi beroperasi mulai...
Antara

Urus Tilang di Kota Tangerang Cukup Dari Rumah

👤Sumantri 🕔Rabu 20 Januari 2021, 21:15 WIB
MASYARAKAT yang kena tilang di Kota Tangerang cukup menunggu di rumah untuk menyelesaikan administrasinya. Jika mengurus ke Kejaksaan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya