Pesan tidak Sampai, Emosi Warga Tersulut

SPANDUK, papan, meja, batu, dan berbagai benda lain, kemarin pagi, menghadang setiap jalan menuju kawasan Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur. Akibatnya, kemacetan panjang menuju ke kawasan itu, terutama di Jalan Raya Bekasi ruas Cakung mengarah ke Pulogadung, pun tak terelakkan. Berbagai benda itu dipasang warga Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sejak pukul 05.00 WIB. Mereka memprotes rencana PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), selaku pengelola KIP, yang akan memberlakukan sistem berbayar untuk memasuki KIP.

Khaerudin Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan Jatinegara mengatakan warga kesal lantaran harus membayar untuk mengakses jalan tersebut. Padahal, jalan itu sangat penting karena merupakan akses warga untuk menuju kantor kelurahan, puskesmas, kantor pos, Rumah Sakit Persahabatan, Pasar Pulogadung, dan sejumlah tempat lain. "Seluruh warga sangat kecewa atas pemberlakuan akses berbayar. Selama ini, karyawan di kawasan keluar masuk melalui jalan lingkungan, kami tidak pernah persoalkan. Tapi sekarang kami malah harus bayar untuk melintas di kawasan. Ini tidak adil, kami memprotes keras," ujarnya.

Sekretaris perusahaan PT JIEP, Asrul Waryanto, menegaskan warga sekitar Kawasan Industri Pulogadung yang tinggal di Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara tidak dipungut biaya sedikit pun jika melintas jalan tersebut. Ia menjelaskan warga akan diberi kartu khusus secara gratis yang bisa digunakan di sembilan pintu akses KIP. "Untuk warga sekitar, kami akan berikan smart card gratis. Tidak ditarik biaya apa pun, bahkan kendaraanya dapat asuransi. Warga hanya perlu verifikasi KTP dan STNK untuk dicocokkan datanya dengan kendaraan yang dimiliki. Jadi, tidak disalahgunakan," jelasnya.

Ia menjelaskan sistem e-gate mulai efektif diberlakukan pada pertengahan Januari nanti. Selain itu, lanjutnya, smart card juga akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti tenant atau perusahaan yang ada di kawasan KIP, termasuk karyawan. Kebijakan e-gate berbayar ini, kata Asrul, bertujuan mengembalikan kawasan menjadi jalur hijau, meningkatkan keamanan di sekitar KIP, dan membatasi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan tersebut.

Mengenai protes warga, Asrul menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada warga melalui RT, RW, dan lurah setempat beberapa waktu lalu. "Cuma ini sepertinya tidak sampai semua informasinya ke warga. Nanti 6 Januari 2015 kami akan kumpulkan semua warga di kedua kelurahan tersebut," jelasnya.