Pemerintah Tingkatkan Kesiagaan Pengendalian Karhutla

PEMERINTAH terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah rawan. Untuk memastikan hal itu digelar Rapat Koordinasi dan Apel Kesiapsiagaan Karhutla di beberapa provinsi, seperti di Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Bupati se-Kalbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, TNI, Polri, Kementerian Pertanian, dan instansi terkait lainnya di Pontianak, Senin (23/7).

Dituturkan Siti, pengendalian karhutla pada 2018 ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti prediksi kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya dan bahan bakaran di lahan gambut yang menumpuk. Selain itu, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, sumber air yang terbatas, serta masih adanya praktek penyiapan lahan dengan membakar oleh masyarakat.

"Untuk penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat difokuskan pada kebakaran lahan gambut dan daerah-daerah rawan. Kegiatan patroli, sosialisasi dan kampanye pencegahan karhutla kepada masyarakat, serta pemadaman dini harus ditingkatkan terutama di wilayah dengan jumlah hotspot dan intensitas karhutla tinggi," tambah Siti.

Pada hari yang sama, kegiatan serupa juga digelar Pemerintah Provinsi Jambi. Rapat koordinasi dipimpin Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar didampingi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, selaku Tim Pendamping Daerah Penangangan Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jambi.  Tim pendamping ini ditunjuk oleh Menteri LHK melalui Surat Keputusan Menteri LHK nomor SK.64/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penanganan Khusus Krisis Kebakaran Lahan/ Hutan Lingkup KLHK.

Tim pendamping ini adalah bagian dari tim kerja khusus yang terdiri para pejabat eselon I dan II lingkup KLHK yang bertugas khusus mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah-daerah rawan.

Rapat koordinasi di Provinsi Jambi ini dihadiri oleh Kapolda Jambi, Kasrem 042/GAPU Jambi, Bupati lingkup Provinsi Jambi, Kadishut Provinsi Jambi, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Kepala UPT lingkup KLHK di Jambi, Kepala Balai PPIKHL wilayah Sumatera, BMKG Jambi, dan Kepala Daops Manggala Agni di Provinsi Jambi.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar menyampaikan komitmen bahwa Provinsi Jambi siap menyukseskan Asian Games 2018 dengan tekad menjaga Provinsi Jambi dari asap karhutla.

"Pemerintah Provinsi Jambi beserta jajarannya beserta TNI, Polri, BMKG dan para pihak lainnya berkomitmen mendukung upaya penanggulangan karhutla dengan sumber daya yang ada untuk menyukseskan Asian Games 2018 di Palembang," tegas Fachrori.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan dalam rangka upaya penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi, KLHK melakukan upaya pencegahan yang terintegrasi melalui patroli terpadu yang akan menjangkau 100 desa rawan di wilayah Jambi.

Sementara itu, Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan juga diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, Rabu (25/7).

Pada acara yang diikuti oleh kurang lebih 1000 orang peserta ini, Gubernur Kalimantan Tengah mengungkapkan komitmen Kalteng yang bebas asap. Untuk mewujudkan komitmen ini, Sugianto Sabran menginstruksikan agar seluruh pihak bersinergi dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla sebagaimana Instruksi Presiden.  

Penyelenggaraan Apel Siaga Pengendalian Karhutla ini juga merupakan bentuk dukungan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap penyelenggaraan Event Asian Games 2018 di Palembang.   

"Pengendalian karhutla menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sehingga komando hendaknya bisa berjalan cepat tanggap dan sinergis termasuk TNI dan POLRI," tegas Sugianto.

Sugianto juga meminta agar Bupati/Walikota dan juga masyarakat, Lembaga/Perusahaan Pemegang Ijin Usaha, serta tokoh adat serta agama turut mendukung upaya pengendalian karhutla melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pencegahan atau pun pemadaman.

Apel siaga ini dihadiri oleh Kepala BNPB, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK mewakili Menteri LHK, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Direktur Tanggap Darurat BNPB, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Komandan Korem 102 Panju Panjung, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kepala BINDA Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Komandan pangkalan Udara TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, Ketua Komisi A, B, C, dan D DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah BPN dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BMKG Palangka Raya, Kepala Unit Pengelola Bandar Udara Tjilik Riwut dan Balai PPIKHL WIlayah Kalimantan, BKSDA Prov. Kalimantan Tengah, TN. Sebangau, TN. Tanjung Puting serta Tokoh Adat dan Agama.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menegaskan bahwa selain kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan dan kesiapan peralatan penanggulangan karhutla juga sangat penting. Manggala Agni sebagai pasukan di garis terdepan dalam penanggulangan karhutla harus memastikan segala peralatannya dapat digunakan dengan baik.

"Kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasana, harus didukung dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat daerah ataupun di pusat. Koordinasi yang  berjalan baik, akan mendorong respon yang cepat dari setiap elemen sehingga karhutla dapat diantisipasi dengan lebih baik", pungkas Raffles.(RO/X10-25)