Patroli Terpadu Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Tingkat Tapak

INTENSITAS kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2016 dan 2017 memperlihatkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Jika dibandingkan pada 2016, luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 menurun 62,25%. Dan menurun hingga 93,66% jika dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini sangat didukung oleh peningkatan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh para pihak.

Strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan setelah peristiwa kebakaran besar pada 2015 mengalami perubahan, yaitu dengan prioritas melakukan upaya pencegahan dan pemadaman secara dini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat tapak, salah satunya adalah melalui Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Patroli Terpadu adalah salah satu terobosan penting yang dilaksanakan pada 2016, 2017 dan 2018 dengan melibatkan peran serta para pihak, mulai dari Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK – Manggala Agni, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Maksud kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah mensinergikan para pihak untuk melakukan pemantauan di tingkat tapak terutama di desa-desa rawan karhutla.  Sedangkan tujuannya adalah melakukan deteksi dini pada areal rawan kebakaran, melakukan sosialisasi pencegahan, melakukan pemadaman dini, serta mewujudkan kehadiran unsur pemerintah di tingkat tapak.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa tim patroli terpadu diharapkan dapat segera mendeteksi secara dini setiap kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Jika menemukan kejadian kebakaran, tim patroli terpadu akan segera langsung menanggulangi kebakaran yang terjadi dengan peralatan yang dibawanya.

“Pendekatan kepada masyarakat juga terus diupayakan melalui sosialisasi pencegahan karhutla yang dilakukan tim patroli terpadu. Tim patroli akan mendatangi masyarakat desa pada berbagai kesempatan. Pesan dan ajakan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan disampaikan melalui aksi anjangsana ke rumah-rumah, kebun dan ladang, tempat berkumpul, bahkan kepada masyarakat desa yang mereka temui di rute patroli mereka”, tambah Raffles.

Pada 2016 patroli terpadu dilaksanakan dengan menjangkau 450 desa di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tahun 2017 dilaksanakan dengan jangkauan kerja diperluas hingga 1.255 desa di 11 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.

Pada 2018 ini, untuk mengantisipasi potensi kebakaran pada musim kering di beberapa daerah rawan, pelaksanaan patroli terpadu akan dilaksanakan hingga bulan Oktober mendatang. Patroli terpadu rencananya akan menjangkau 1.121 desa pada tujuh provinsi rawan, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan patroli terpadu ini sangat berdampak positif pada meningkatnya kerjasama antara para pihak (KLHK, TNI, POLRI dan masyarakat) yang berdampak positif pada meningkatnya peran serta dan komitmen para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Raffles menambahkan bahwa seperti beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan pada akhir-akhir ini. Tim patroli terpadu memiliki peran terdepan dalam mendeteksi dan menanggulangi secara dini kebakaran yang terjadi, sebelum kebakaran semakin meluas . Selain itu patroli terpadu juga sangat mendukung pelaksanaan tugas Satgas Pengendalian Karhutla di provinsi yang berisi para pihak lintas instansi.

Hasil lain memperlihatkan bahwa kondisi di lapangan terpantau lebih cepat dengan adanya distribusi pelaporan dari tapak ke posko pengendalian karhutla secara bertingkat (Posko Desa, Daops Manggala Agni, Provinsi, dan Nasional) yang lebih cepat dan terpadu sehingga penanganan permasalahan kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani lebih cepat. (RO/X10-25)