Menhan: TNI Bukan Organisasi Bayaran

MENTERI Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menegaskan TNI merupakan organisasi pejuang dan bukan organisasi bayaran atau dibentuk karena kepentingan tertentu. Sebagai tentara rakyat, TNI juga harus menjadi pengayom bangsa dan berdiri di atas semua golongan.

Demikian sambutan Ryamizard di acara Silaturahmi Menteri Pertahanan RI dan Purnawirawan TNI, di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (29/7).

Baca juga: Ketum PKPI: Bakal Ada Kebijakan Jokowi yang Buat Orang Tercengang

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum PPAL Laksamana (Purn) Ade Supandi, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn) Rais Abin, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, perwakilan PPAU, dan puluhan purnawirawan TNI.

"Kita adalah organisasi yang terikat sumpah untuk menjaga idelogi negara Pancasila sesuai Sapta Marga. Kita memiliki amanah mulia untuk menjaga Pancasila. Semua upaya untuk mengubah idelogi bangsa harus kita cegah dan lawan," ujarnya.

Ia mengingatkan tujuan dari pelbagai ancaman terhadap ideologi itu ialah perpecahan bangsa. Sejarah pun telah membuktikan bahwa Pancasila memiliki kekuatan dan kesaktian, meski beberapa kali ada upaya untuk mengganggu persatuan bangsa.

"Artinya, politik TNI adalah politik negara. TNI tidak boleh sedikitpun memiliki ambisi kekuasaan. Saya tegaskan di sini bahwa politik TNI adalah politik negara, sehingga kita harus selalu bersatu." tandasnya.

Menurut dia, penilaian terhadap kekuatan pertahanan negara tidak hanya dinilai seberapa besar anggaran dan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. Namun, sambung dia, kekuatan tersebut utamanya tertumpu pada kemanunggalan TNI dan rakyat yang dilandasi kemurnian nilai-nilai luhur, jiwa, dan semangat juang 1945.

"Hal itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan yang maha dasyat dan tidak akan pernah terkalahkan oleh kekuatan apapun. Karena pada dasarnya Rakyat adalah basis kekuatan bangsa," ujarnya.

Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat

Mantan Kepala Staf TNI AD, itu menegaskan bahwa tidak ada istilah dikotomi sipil dan militer. TNI dan rakyat merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Ia juga berharap TNI dan purnawirawan sedianya selalu bersatu.

"Terpecahnya TNI adalah terpecahnya bangsa ini, hancurnya TNI adalah hancurnya bangsa ini. Dan kita semua tidak ingin bangsa Indonesia ini tinggal sejarah, tapi kita ingin melihat bangsa ini tetap ada sampai akhir zaman," pungkasnya. (OL-6)