Parlemen Loloskan UU Brexit

PARLEMEN Inggris, kemarin, akhirnya memberikan persetujuan kepada Perdana Menteri (PM) Theresa May untuk memulai proses keluarnya negara itu dari Uni Eropa (UE) atau Britain Exit (Brexit). Majelis Tinggi (House of Lords) yang sebelumnya menolak undang-undang (UU) yang akan mengizinkan May memulai Brexit akhirnya membuka jalan.

PM May kini dapat memicu Pasal 50 Perjanjian Lisabon UE dan memulai dua tahun perundingan yang akan berakhir dengan keluarnya Inggris dari UE.

Namun, juru bicara May berusaha mengecilkan spekulasi bahwa PM Inggris tersebut akan segera mengirim surat pemberitahuan ke Dewan Eropa.

“Kami telah sangat jelas bahwa PM May akan memicu Pasal 50 pada akhir Maret,” ujar juru bicara May dengan menekankan pada kata ‘akhir’. UU Brexit pun masih harus mendapatkan persetujuan dari Ratu Elizabeth II.

Setelah May memberitahukan keputusannya melalui surat kepada UE, UE hanya akan butuh 48 jam untuk mengeluarkan rancangan proposal pertama untuk negosiasi yang akan diikuti dengan rencana pertemuan pada 6 April.

Sementara itu, 27 pemimpin negara UE telah bersiap untuk negosiasi Brexit pada pekan ini. Namun, spekulasi berkembang bahwa itu mungkin akan ditunda hingga pertemuan tingkat tinggi pada 25 Maret di Roma untuk menandai ulang tahun UE ke-60.

UU Brexit akhirnya terwujud setelah didesak dengan keputusan Mahkamah Agung. Sebelumnya, Majelis Tinggi menolak dengan mengajukan tuntutan perubahan berisikan jaminan hak warga negara UE di Inggris.

Menteri Brexit David Davis berhasil mendesak anggota parlemen untuk membatalkan perubahan pada Senin (13/3) dengan mengatakan, “Kami tidak akan melakukan negosiasi dengan tangan terikat.”

Pemerintah May mengatakan akan menjamin hak warga Eropa untuk tinggal di Inggris. Dia tidak menunggu sampai pemimpin UE menawarkan hak yang sama kepada warga Inggris.

Referendum Skotlandia
Namun, prospek awal untuk memulai Brexit ternyata mendorong pemerintah nasionalis di Skotlandia untuk menyerukan referendum kemerdekaan yang baru.
Sebelumnya, Partai Nasional Skotlandia (SNP) telah mengingatkan May bahwa langkah Inggris yang akan meninggalkan pasar tunggal Eropa untuk memangkas imigrasi akan sangat merusak lapangan kerja dan pertumbuhan.

Menteri Pertama SNP, Nicola Sturgeon, juga telah mengatakan sejak referendum Brexit pada Juni lalu bahwa mayoritas penduduk Skotlandia ingin bertahan di UE dan mencari masa depan yang berbeda.

Pada Senin (13/3), Sturgeon kembali memberikan peringatan dan berjanji memberikan Skotlandia ‘pilihan pada akhir proses’ pada awal 2019 sebelum Inggris keluar dari UE.

May segera mengecam usulan referendum dengan mengatakan mayoritas penduduk Skotlandia tidak menginginkan itu dan memperingatkan referendum hanya akan menciptakan ketidakpastian dan perpecahan.

Pada referendum 2014, 55% penduduk Skotlandia memilih menolak perpisahan dengan Inggris. Namun, jajak pendapat menunjukkan referendum baru akan semakin mendekatkan Skotlandia dengan UE.

Komisi Eropa dengan cepat merespons dan mengatakan Skotlandia harus mengajukan permohonan kembali untuk bergabung dengan UE dan tidak mewarisi posisi Inggris. (AFP/I-2)