Belanda Dituntut Nyatakan Permintaan Maaf Resmi

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Turki memanggil diplomat Belanda untuk mengajukan protes secara resmi kepada Pemerintah Belanda atas perlakuan terhadap menteri Turki di negara itu pada akhir pekan, yang berujung ricuhnya aksi protes warga Turki.

Kemenlu Turki menyebutkan bahwa pejabat Kedutaan Besar Belanda, Daan Feddo Huisinga, dipanggil ke kementerian untuk diserahi dua nota protes resmi kepada pemerintah Belanda.

Protes pertama Turki ialah perlakuan tidak menyenangkan Belanda terhadap menteri mereka yang dinilai bertentangan dengan konvensi internasional, tentang sopan santun diplomatik, dan kekebalan diplomatik.

Hal ini menyoal perlakuan terhadap dua menteri Turki. Menteri Kebijakan Sosial dan Keluarga, Fatma Betul Sayan Kaya, yang datang untuk penggalangan massa di Rotterdam, dilarang masuk ke kantor konsulat Turki. Fatma bahkan diusir setelah digiring ke perbatasan Jerman oleh polisi.

Sebelumnya, Pemerintah Belanda juga melarang pesawat Menlu Mevlut Cavusoglu--yang datang untuk kepentingan kampanye referendum, mendarat di negeri itu.
Dalam nota protes tersebut, Turki menyatakan perlakuan itu tidak dapat direrima dan meminta Belanda untuk meminta maaf secara tertulis.

Hal kedua yang diprotes Turki ialah perlakuan terhadap warga negara Turki yang berkumpul di luar konsulat Turki di Rotterdam. Pascakejadian itu, warga Turki yang marah, turun ke jalan dan melambai-lambaikan bendera Turki. Polisi membubarkan aksi massa itu secara paksa menggunakan water canon untuk.

Turki menilai polisi anti­huru-hara Belanda dianggap menggunakan ‘kekuatan yang tidak proporsional’ untuk mengusir mereka yang sedang ‘menggunakan haknya’ dengan menggelar aksi damai.

Kemenlu menyebut warga Turki telah mengalami perlakuan ‘yang tidak manusiawi’ oleh aparat penegak hukum Belanda dan mendesak agar mereka yang bertanggung jawab bisa diproses secara hukum.

Ini ialah ketiga kalinya diplo­mat Belanda dipanggil sejak ketegangan mulai pecah antara kedua negara setelah dua menteri Turki dicegah berkampanye di Belanda.
Di tengah krisis yang meningkat selama akhir pekan, Presiden Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Belanda akan ‘membayar’ atas sikap menghalangi para menterinya berkampanye dalam rangka penggalangan dukungan untuk referendum pada April mendatang.

Erdogan berjanji akan membalas sikap Belanda yang di­sebutnya bagian dari sisa-sisa praktik Nazi.

Peringatkan warga
Menyusul ketegangan diplomatik antara kedua negara itu, Pemerintah Belanda me­ngeluarkan travel warning bagi warga Belanda di Turki serta meminta mereka untuk menjaga diri di tengah situasi krisis.

“Sejak 11 Maret 2017 telah terjadi ketegangan diplomatik antara Turki dan Belanda. Tetap waspada di seluruh penjuru Turki dan hindari pertemuan dan tempat-tempat keramaian,” kata Menlu Belanda Bert Koenders.

Kemenlu Belanda mengatakan akan ada risiko keamanan dalam perjalanan ke Turki. Menurutnya, warga Belanda dapat mendaftar ke Kemenlu terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan.

“Di seluruh negeri ada risiko tinggi serangan teroris,” tambahnya. Peringatan tersebut ditekankan terutama untuk perjalanan melewati perbatasan Suriah dan Irak.
Kondisi di Turki pun tak kalah ‘panas’. Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Istanbul sebagai reaksi atas pelarangan yang dilakukan Pemerintah Belanda terhadap kedua menteri. (AFP/I-4)