Patroli RI-Australia Kandas

Patroli bersama Indonesia dan Australia di Laut China Selatan (LCS) amat mungkin gagal terwujud. Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull menampik peluang kerja sama itu karena khawatir dapat mengganggu salah satu mitra dagang utama mereka, Tiongkok.

Sebelumnya, pejabat Australia dan Indonesia pertama kali membahas kemungkinan patroli bersama tersebut tahun lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga dilaporkan membahas masalah tersebut dengan Turnbull pada kunjungannya ke Sydney, bulan lalu.

Presiden Jokowi mengatakan kepada surat kabar Australia bahwa patroli di sekitar Kepulauan Natuna yang berada di tepi selatan LCS sama pentingnya selama tidak meningkatkan ketegangan.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh LCS meskipun terjadi kontra klaim dari beberapa negara lain di kawasan tersebut.

“Kami tidak akan melakukan tindakan yang akan meningkatkan ketegangan di LCS,” ujar PM Turnbull kepada wartawan di sela kunjungan ke KTT IORA (Indian Ocean RIM Association) di Jakarta, kemarin.

“Komitmen kami ialah meningkatkan kerja sama satu sama lain dalam hal keamanan maritim. Jadi, kami bicara lebih lanjut kerja sama, koordinasi, tapi...belum mengambil langkah lebih jauh dari itu,” tambahnya.

Australia membuka pintu perdagangan yang lebih luas dengan Tiongkok terutama setelah hubungan Canberra dan sekutu utama mereka, Amerika Serikat, (memburuk di era Presiden Donald Trump.

Trump dilaporkan mengecam Turnbull selama panggilan telepon terkait dengan kesepakatan pengungsi yang disetujui pemerintahan Presiden ke-44 AS Barack Obama dan setelah AS menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Australia sama seperti AS, tidak memiliki klaim terhadap LCS. Namun, mereka menegaskan semua kapal memiliki hak untuk melewati perairan yang mereka anggap sebagai perairan internasional.

Indonesia pun tidak memiliki perselisihan dengan Tiongkok atas LCS seperti negara Asia lainnya. Namun, klaim ekspansif Beijing telah tumpang-tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepulauan Natuna yang menyebabkan kapal Tiongkok dan Indonesia berulang kali bentrok di kawasan tersebut tahun lalu.

Penyelesaian Sengketa LCS
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto, mengatakan Indonesia dan Singapura telah mendorong penyelesaian sengketa di LCS dan mendesak negara-negara di kawasan untuk memprioritaskan perdamaian. “Indonesia dan Singapura merasa perlu untuk menyatukan sikap karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong penyelesai­an masalah LCS. Kami berharap penyelesaian ini akan dilakukan secara damai,” ujar Wiranto di kantornya seusai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, Senin (6/3).

Mantan panglima TNI itu menegaskan Indonesia dan Singapura telah mengundang negara-negara lain di seluruh LCS untuk menahan diri dan menghindari klaim teritorial yang dapat menyebabkan konflik baru. “Kami tidak ingin ini (sengketa LCS) menimbulkan konflik. Jadi, kami meminta untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional,” ujarnya.

Wiranto menjelaskan kunjungan Teo ke Indonesia ialah dalam rangka pertemuan IORA (Indian Ocean RIM Association) yang bertujuan membahas kerja sama memerangi terorisme dan radikalisme yang berkembang di Indonesia dan Singapura. (AFP/Ant/Ire/I-1)