Suu Kyi Bertemu Thein Sein

PERTEMUAN bersejarah terjadi pada Rabu (2/12) ketika Presiden Myanmar Thein Sein menjamu pemimpin partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, di kediamannya di Naypyitaw, ibu kota 'Negeri Tanah Emas' tersebut. Pertemuan yang telah direncanakan Suu Kyi sejak partainya dipastikan memenangi pemilu pada 8 November 2015 tersebut digelar untuk membahas rekonsiliasi nasional dengan militer yang sebelumnya mendominasi pemerintahan selama puluhan tahun. Dengan adanya pembicaraan dengan presiden, Suu Kyi berharap transfer kekuasaan akan berjalan dengan damai.

"Pembicaraan telah terjadi di antara kedua pihak. Mereka fokus membahas bagaimana agar transisi kekuasaan dari pemerintah kepada partai pemenang berjalan dengan mulus dan damai," ujar Menteri Informasi Myanmar Ye Htut. Htut menggambarkan diskusi selama 45 menit di antara dua tokoh negara itu berjalan dengan hangat dan terbuka. "Mereka membahas kerja sama sehingga tidak akan ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat," lanjutnya. Transfer kekuasaan secara damai, bila benar-benar terjadi, papar pria 56 tahun itu, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pasalnya, hal tersebut belum pernah terjadi dalam sejarah Myanmar. "Sejak meraih kemerdekaan pada 1948, kita tidak memiliki tradisi melakukan transisi kekuasaan kepada pemerintah terpilih secara damai," imbuh Htut. Selain dengan Presiden Sein, Suu Kyi juga bertemu dengan pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing di waktu yang berbeda.

Berjuang di parlemen
NLD baru akan memasuki parlemen setidaknya pada Februari mendatang seiring dengan periode parlemen saat ini yang baru akan berakhir pada Januari. Kemenangan yang diraih pihak oposisi tidak begitu saja mengusir militer dari pemerintahan. Pasalnya, konstitusi menyebutkan militer tetap mendapatkan 25% kursi parlemen kendati menelan kekalahan. Militer berpendapat pihaknya perlu membantu dan melindungi demokrasi di Myanmar yang usianya masih sangat muda. Hal tersebut bukan hal yang dipermasalahkan Suu Kyi.

Akan tetapi, sudah jelas juga bahwa perempuan 70 tahun itu ingin mengubah beberapa bagian dari konstitusi yang sebelumnya dibuat militer. Karena, menurutnya, beberapa hal di konstitusi tidak sejalan dengan sistem demokrasi. Seperti adanya larangan bagi seorang warga negara Myanmar untuk menjadi presiden jika memiliki anggota keluarga warga negara asing. Seperti yang saat ini menimpa pemimpin NLD itu.

Walaupun sudah dipastikan tidak bisa maju menjadi presiden, Suu Kyi sebelumnya mengatakan dirinya akan memiliki peran yang berada di atas presiden. Ia akan memilih presiden yang setuju dengan visi dan misi yang dimiliki NLD. Sejak 1962 hingga 2011, Myanmar berada di bawah pemerintahan junta militer bertangan besi. Pemerintahan itu jatuh dan berakhir pada 2011, kemudian digantikan oleh pemerintah kuasi sipil yang berjalan hingga 2016 nanti. Selama pemerintahan sipil, Myanmar dipimpin Thein Sein, mantan jenderal yang juga dekat dengan pemerintah junta sebelumnya, sebagai presiden. Kala itu, Sein menjanjikan reformasi politik dan mengendurkan kekuasaan militer serta membuka pintu kebebasan pers. Sejak saat itu perubahan politik mulai bergema di Myanmar. Namun, mereka dinilai belum sepenuhnya membuka keran demokrasi.