Belgia Perpanjang Status Siaga

OTORITAS Belgia mengatakan situasi negara, khususnya Kota Brussels, akan masih dalam siaga terorisme level paling tinggi hingga pekan depan, mengingat tokoh kunci serangan Paris yang lari ke negara itu belum tertangkap. Seperti dilaporkan AFP, otoritas Belgia dan Prancis menggalakkan kerja sama memburu Salah Abdeslam, 26, pria kelahiran Belgia, tersangka kunci serangan Paris, yang menewaskan 130 orang pada 13 November lalu. Polisi Prancis, Selasa (24/11), menganalisis benda yang diduga sabuk bom bunuh diri yang mirip dengan yang digunakan pelaku penyerangan di Paris, menurut sumber di lingkaran penyelidikan.

Sumber polisi lainnya juga mengatakan sabuk tersebut tampak memiliki kesamaan konfigurasi dengan yang digunakan pelaku dalam serangan di Paris. Karena khawatir terhadap serangan yang serupa, Belgia tidak mencabut status siaga tinggi terorisme di empat wilayah di Brussels. Perdana Menteri (PM) Charles Michel, Senin (23/11), menyatakan ancaman itu 'serius dan segera'. Karena itu, untuk sementara ini, sekolah dan layanan kereta api di Brussels akan tetap dihentikan. Michel mengungkapkan pemerintahannya terus bekerja mengembalikan negara ke kondisi normal secepat mungkin, sambil bekerja sama dengan berbagai lembaga keamanan.

"Kita ingin secara bertahap kembali ke kondisi normal," katanya. "Sekolah di Brussels akan dibuka pada Rabu (25/11), begitu juga dengan metro. Untuk metro, bisa dilakukan secara bertahap," tambahnya. Dari Benua Amerika, dilaporkan, dalam merespons situasi yang tidak kondusif setelah serangan Paris dan di Bamako, Mali, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan perjalanan di seluruh dunia untuk warga negaranya.

AS mengungkapkan tidak melarang warga negaranya melakukan perjalanan, tapi memperingatkan bahwa bahaya serangan yang menyasar kepentingan swasta dan pemerintah potensial terjadi. "Informasi terbaru menunjukkan bahwa (ISIL), Al-Qaeda, Boko Haram, dan kelompok teroris lainnya terus merencanakan serangan teroris di beberapa wilayah," ungkap sebuah pernyataan di situs Departemen Luar Negeri AS.