Bantuan bagi Rohingya Tiba di Bangladesh

KAPAL yang mengangkut bantuan dari Malaysia bagi ratusan warga muslim etnik Rohingya tiba di Bangladesh, kemarin. Juru bicara militer Bangladesh Shaheenul Islam mengatakan pemerintah Bangladesh menerima dengan terbuka kapal yang berlabuh di dekat Pulau Sonadia di Pantai Cox’s Bazar tersebut.

Islam mengatakan pemerintah Bangladesh menjalankan segala prosedur yang diperlukan untuk membongkar muatan kapal itu serta mengirimkannya melalui jalan darat ke perbatasan Bangladesh-Myanmar, yakni subdistrik Cox’s Bazar, Teknaf.

Sebanyak 2.300 ton makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan bagi para pengungsi yang dikirimkan Malaysia itu sebelumnya tiba di Yangon, Myanmar, Kamis (9/2). Pengelola bantuan, 1Putera Club Malaysia, mengatakan mereka percaya pemerintah Myanmar akan menyampaikan bantuan itu seperti dijanjikan.

“Kami harus menghargai kedau­latan Myanmar. Kami menyerahkan bantuan dengan keyakinan tinggi,” ujar juru bicara kelompok itu, Razali Ramli, pekan lalu.
Pejabat pemerintah setempat, Ali Hossain, mengatakan kapal tersebut dilabuhkan sangat dekat dengan Pulau Sonadia.

“Kami akan menggunakan kapal kecil untuk membawa barang-barang itu ke pantai kemudian menggunakan truk untuk membawanya ke Teknaf,” ujarnya, kemarin.
Lebih dari 300 ribu warga Ro­hingya hidup di Bangladesh selama beberapa dekade. Sementara itu, 66 ribu lainnya masuk pada Oktober.

Mereka menyeberangi perbatasan untuk melarikan diri dari serangan yang dilakukan tentara dan mayoritas warga di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Gencatan senjata

Sebelumnya, Minggu (12/2), pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengundang seluruh pemimpin kelompok etnik bersenjata untuk menandatangani gencatan senjata.
Dalam perayaan tahunan Hari Persatuan, Suu Kyi mengatakan kelompok etnik masih bisa bergabung dengan gerakan perdamaian.

“Saya meminta kelompok-kelompok etnik yang belum menandata­ngani gencatan senjata di seluruh negeri ini untuk percaya pada diri mereka sendiri dan menandata­ngani itu (gencatan senjata). Tolong berpartisipasi dalam Konferensi Panglong Abad Ke-21,” ujarnya.

Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), berjanji perdamaian akan menjadi prioritas utama ketika dia mendapatkan kekuasaan di Myanmar, setahun lalu.

Namun, Suu Kyi dikecam karena mengabaikan aksi kekerasan yang dialami etnik Rohingya dan gagal menghentikan kekejaman terhadap etnik minoritas tersebut.
Di Skirmishes--zona bagian utara tempat pemberontak Kachin bertikai dengan tentara--sebanyak 100 ribu warga sipil telantar sejak 2011.

Dengan meningkatnya serangan oleh militer, kelompok etnik baru-baru ini menyampaikan harapan mereka terhadap Suu Kyi untuk memimpin proses perdamaian itu telah sirna.

Hari Persatuan menandai perjanjian awal Panglong pada 1947 yang diprakarsai ayah Suu Kyi, Jenderal Aung San. Dia bersama pemimpin etnik Shan, Kachin, dan Chin menandatangani perjanjian untuk menjamin otonomi etnik minoritas dan hak untuk memisahkan diri jika mereka berkerja sama dengan pemerintah federal untuk berpisah dari Inggris.

Namun, Aung San dibunuh lima bulan kemudian setelah perjanjian itu tercapai dan perjanjian itu gagal. (AFP/I-2)