Myanmar masih Dibayangi Militer

MESKI Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sukses memenangi 80% kursi di parlemen, Myanmar masih dibayang-bayangi kemungkinan dominasi militer. Kemarin, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi hadir ke parlemen, tapi ia enggan berkomentar apa pun.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Myanmar, Suu Kyi yang menikah dengan warga negara asing dan memiliki anak berkebangsaan asing dilarang menjadi presiden. Namun, peraih Nobel Perdamaian itu berjanji akan memimpin Myanmar 'di atas' Presiden dengan memilih presiden boneka.

Di sisi lain, adanya jeda selama sebulan sebelum pemerintahan baru efektif membuat tokoh senior partai melihat ada tanda-tanda adanya penipuan politik dari pihak militer.
"Kami tidak berpikir transisi akan 100% sempurna," kata juru bicara NLD Win Htein.

"Saat ini, meskipun senang dengan kemenangan ini, kami khawatir sejarah terulang lagi," tambahnya.

Kekhawatiran wajar terjadi mengingat kemenangan NLD pernah diabaikan pemerintah militer pada 1990.

NLD memenangi 364 kursi dari total 664 kursi di parlemen atau setara dengan 80% total kursi. Kemenangan itu membuka jalan politik baru bagi Myanmar yang selama ini dikendalikan militer.

Meski menang mutlak, Suu Kyi tidak bisa mendirikan pemerintahan sendiri. Pasalnya, Partai Solidaritas dan Pengembangan masih akan mendominasi badan legislatif pada sesi akhir yang akan berlangsung setidaknya hingga akhir Januari.

Militer meraih 25% suara dalam pemilu kemarin. Dengan itu, militer dipastikan akan memegang posisi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Administrasi Umum.

Meskipun Presiden Thein Sein mengatakan transisi jabatan akan berjalan lancar, pengamat memprediksi masih ada ketidakpastian terkait sistem presidensial. Itu akibat ketakutan akan bayang-bayang masa lalu.

Rekonsiliasi
Suu Kyi telah mengambil langkah rekonsiliasi pascapemilu dengan meminta bertemu dengan Presiden Thein Sein, Kepala Militer Min Aung Hlaing, dan Ketua Parlemen Shwe Mann.

Ketiganya telah menerima undangan itu, tapi hanya Shwe Mann yang telah menetapkan waktu pertemuan, yaitu pada Kamis (19/11). Keinginan Shwe Mann untuk bekerja di pemerintahan Suu Kyi membuatnya dianggap musuh di kalangan elite militer.

Sistem politik Myanmar yang kompleks merupakan buatan junta. Meski begitu, militer berjanji mendukung transisi.

Pada Februari 2016 mendatang, partai akan menentukan kandidat presiden dan wakil presiden. Setelah itu, keduanya akan dipilih melalui pemilihan. Pemerintahan baru akan efektif dan bertugas pada Maret 2016.

Suu Kyi telah mengkritik proses serah terima jabatan yang panjang itu sebagai hal yang sangat konyol.

"Ini luar biasa. Tidak ada lagi negara lain yang memiliki kesenjangan antara akhir pemilu dan pembentukan pemerintahan baru. Ini membuat semua pihak prihatin." kata Suu Kyi. (AFP/I-2)

[email protected]