Hasil Pemilu Myanmar Lambat

HASIL pemilihan umum Myanmar yang tidak kunjung dirilis komisi pemi-lu menempatkan Myanmar bak dalam status limbo. Hal tersebut memicu anggapan bahwa pemerintah tengah merencanakan kecurangan. "Mereka sengaja menunda pengumuman hasil pemilu. Mungkin mereka memainkan tipu muslihat," tuding juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Win Htein.

Menurut Htein, sangat tidak masuk akal hingga saat ini hasil pemilu yang digelar pada Minggu (8/11) belum ada. "Mereka hanya merilis hasilnya satu per satu, tidak secara menyeluruh. Seharusnya tidak seperti itu," lanjut Htein. Komisi pemilu Myanmar, hingga saat ini, baru mengumumkan sebagian kecil hasil pemilu. Hasil itu menunjukkan partai pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak. Tidak puas dengan kinerja komisi pemilihan, NLD merilis hasil penghitungannya sendiri. Partai oposisi itu unggul telak di empat negara bagian. Tren itu diperkirakan akan terjadi di 10 negara bagian lainnya. Apa yang ditakutkan pihak oposisi terkait kecurangan bukan tanpa alasan. Pasalnya, hal itu terjadi pada pemilu 1990. Kala itu, NLD meraih kemenangan, tetapi junta militer membatalkan kemenangan tersebut dan memenjarakan Suu Kyi.

Keyakinan Suu Kyi
Kendati demikian, Suu Kyi memilih untuk percaya bahwa masa kelam yang menimpa 'Negeri Tanah Emas' itu tidak akan terulang lagi kali ini. "Mereka (pemerintah) telah mengatakan berulang kali akan menghormati suara rakyat dan mengimplementasikan hasil pemilihan," ujar Suu Kyi. Perempuan 70 tahun itu juga mengatakan, saat ini, masyarakat lebih sadar akan kehidupan berpolitik ketimbang 25 tahun lalu. "Waktunya berbeda, begitu pula orang-orangnya. Mereka lebih waspada tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Ada revolusi komunikasi yang membuat perbedaan besar," lanjut ibu dua anak itu. Saat ini, imbuh Suu Kyi, semua orang bisa mengakses internet dan memberi tahu dunia tentang apa yang sedang terjadi. "Hal itu jelas menyulitkan orang-orang yang ingin bertindak curang," imbuhnya.

Lebih baik
Lembaga-lembaga pengawas pemilu, baik lokal maupun internasional, meyakini hasil pemilu Myanmar kali ini tidak akan diganggu junta militer. "Kami mengirimkan 62 pengawas untuk mengamati 245 TPS. Dari sana, kami menemukan proses pemungutan suara dan penghitungan dilakukan dengan baik," ujar tim pengawas pemilu The Carter Center, Jason Carter.

Meski begitu, tim yang di-pimpin cucu mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter itu menyebutkan masih ada beberapa masalah seperti kurangnya transparansi dalam pemilihan dan etnik minoritas Rohingya yang dilarang memberikan suara mereka. Hal serupa diungkapkan tim pengawas Uni Eropa. Mereka mengatakan pemilu Myanmar kali ini lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Namun, tetap, mereka enggan untuk menyebutkan secara utuh bahwa pemilu yang jujur dan adil telah terlaksana. "Myanmar sudah berjalan jauh, tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil," ujar pemimpin tim pengawas Alexander Graf Lambsdorff. (AP/I-2)