Jelang Pemilu Myanmar Besok Partai NLD Jadi Harapan

WARGA mulai mencopot dan membersihkan spanduk, bendera, serta poster partai-partai peserta pemilu di Yangon, Myanmar, kemarin. Atribut-atribut partai harus tidak terlihat lagi pada tengah malam sebagai batas akhir.

Pemilu Myanmar digelar besok dan akan menentukan apakah partai pendukung tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, 70, dapat memimpin pemerintahan setelah melawan dominasi militer selama puluhan tahun. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi diprediksi meraih suara mayoritas pada pemilu besok.

Partisipasi NLD dalam pemilu kali ini ialah yang pertama kali sejak 1990. Kini masyarakat Myanmar memiliki harapan dan keberanian berkat suara yang didengungkan Suu Kyi. "NLD ialah satu-satunya partai yang dapat membuat harapan kami menjadi kenyataan," ucap warga, Tun Tun Naing, 39. Dia mengaku amat loyal pada NLD dan mengidolakan pemimpinnya, Suu Kyi.

Suu Kyi yang dipanggil 'Ibu Suu' memang bagaikan bintang rock. Setiap kunjungan ke berbagai daerah, ia disambut hangat massa pendukung. Seandainya partai NLD memenangi pemilu, Suu Kyi tetap saja tidak bisa menjadi presiden Myanmar karena terjegal konstitusi yang dibuat militer. "Kemenangan NLD mewakili loncatan besar menuju demokrasi," ucap Suu Kyi pada jumpa pers, Kamis (5/11), di Yangon.

Suasana kampanye pemilu kali jauh lebih semarak ketimbang sebelumnya. Namun, kekhawatiran masyarakat belum sirna akibat pemerintah junta telah menerapkan peraturan represif selama bertahun-tahun.

Pada 2011, Myanmar dipimpin pemerintah sipil. Negara yang semula bernama Burma itu pun dipimpin Presiden Thein Sein, mantan jenderal yang juga dekat dengan pemerintah junta sebelumnya. Thein Sein menjanjikan reformasi politik.

Ia mengendurkan cengkeraman kekuasaan militer dan membuka pintu kekebasan pers. Agar ia mendapat simpati internasional agar sanksi ekonomi dicabut, ratusan tahanan politik dibebaskan.

Perubahan politik memang mulai bergema di Myanmar. Namun, partai berkuasa yang didukung militer, yakni Partai Pembangunan Solidaritas dan Persatuan (USDP), dinilai belum sepenuhnya membuka keran demokrasi. (AFP/Drd/I-1)