Israel Batasi Jemaah Masjid Al Aqsa 10 Ribu Orang Jelang Ramadan 2026

OTORITAS Israel melalui Badan Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT) kembali memberlakukan kebijakan diskriminatif dengan membatasi jumlah jemaah Palestina di Masjid Al Aqsa maksimal 10.000 orang. Kebijakan ini diterapkan menjelang bulan suci Ramadan di tengah pengawasan ketat akses warga Tepi Barat ke Jerusalem Timur.

Dalam pengumuman resmi pada Rabu (18/2), COGAT menyatakan bahwa warga Palestina yang hendak melaksanakan ibadah di Masjid Al Aqsa wajib mengantongi izin harian khusus. Aturan ini berlaku ketat, terutama bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah salat Jumat di kompleks tersebut.

Kriteria Ketat Jemaah yang Diizinkan

Selain pembatasan jumlah total, Israel juga menetapkan kriteria usia bagi warga Palestina yang diperbolehkan masuk ke Jerusalem Timur. Berdasarkan aturan tersebut, akses hanya diberikan kepada:

• Pria berusia 55 tahun ke atas.
• Perempuan berusia 50 tahun ke atas.
• Anak-anak hingga usia 12 tahun (wajib didampingi kerabat tingkat pertama).

Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya ketegangan baru, mengingat Masjid Al Aqsa merupakan pusat spiritual bagi umat Muslim dunia, khususnya warga Palestina, selama bulan suci Ramadan.

Eskalasi Pembatasan Sejak Agresi 2023

Israel secara konsisten menggunakan alasan keamanan untuk membatasi akses warga Palestina ke tempat suci tersebut. Pada tahun-tahun sebelumnya, ratusan ribu warga dari Tepi Barat biasanya melakukan perjalanan religius ke Jerusalem untuk mengisi malam-malam Ramadan di Al Aqsa.

Namun, sejak agresi militer dimulai pada Oktober 2023, kontrol di pos-pos pemeriksaan menuju Jerusalem diperketat secara signifikan. Militer Israel membatasi pergerakan warga Tepi Barat secara sistematis, yang berdampak pada berkurangnya jumlah jemaah yang bisa mencapai kompleks Masjid Al Aqsa secara drastis.

Hingga saat ini, organisasi hak asasi manusia internasional terus menyoroti pembatasan kebebasan beragama yang dilakukan otoritas Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan tersebut. (Middle East Monitor/I-2)