Gereja-Gereja Jerusalem Palestina Terancam Pemukim Ilegal Israel

ISRAEL dituding sedang melancarkan kampanye sistematis untuk membasmi keberadaan umat Kristen di Palestina. Tudingan datang dari Komite Tinggi Presiden Urusan Gereja di Palestina pada Jumat di tengah serangan-serangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya terhadap gereja-gereja.

Dalam surat yang ditujukan kepada para pemimpin Kristen global, komite tersebut merujuk pada serangan terhadap gereja-gereja di Tanah Suci yang dipimpin oleh serangan langsung terhadap Patriarkat Ortodoks di Jerusalem. Komite tersebut mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan menghancurkan keberadaan umat Kristen yang autentik di Palestina dan melucuti tanah tersebut dari lembaga-lembaga keagamaan bersejarahnya.

Surat tersebut menambahkan bahwa tanah-tanah milik Gereja Ortodoks di sekitar Biara Santo Gerasimus di Deir Hijleh dekat Yerikho menjadi sasaran perluasan permukiman yang agresif. Sejak Oktober 2023, pos-pos ilegal baru didirikan di Yerikho. 

Baca juga : Kota Kristen Terakhir Tepi Barat Serukan Dunia Lawan Pemukim Ilegal Israel

Menurut komite tersebut, permukiman ilegal itu merupakan ancaman langsung terhadap karakter historis dan sakralnya dan merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk menghapus identitas Kristen dan historis Palestina. "Langkah-langkah ini tidak terpisahkan dari strategi pendudukan lebih luas untuk mengubah identitas Jerusalem, menghapus karakter agama dan budayanya, dan pada akhirnya menghilangkan keberadaan Palestina di kota itu," ujar Ramzi Khouri, anggota Komite Eksekutif PLO dan Ketua Komite Presiden Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina, dalam surat tersebut.

Komite tersebut juga menjelaskan bahwa otoritas Israel membekukan rekening bank Patriarkat dan mengenakan pajak yang melumpuhkan dan tidak adil atas properti-propertinya. "Langkah-langkah tersebut sangat mengancam kemampuan Gereja untuk menyediakan layanan spiritual, kemanusiaan, dan komunitas, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap status quo historis dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan perjanjian yang mengikat," demikian bunyi surat tersebut.

Baca juga : Komunitas Kristen Taibeh Diserang Pemukim Ilegal Israel, Gereja Abad Ke-5 Dibakar

Otoritas Israel meningkatkan langkah-langkah yang mewajibkan gereja-gereja bersejarah di Jerusalem untuk membayar pajak. Di sisi lain, negeri zionis itu juga mengizinkan properti milik gereja untuk diambil alih pemukim Israel.

Komite Presiden Tinggi juga mengecam diamnya komunitas internasional dan gereja-gereja di seluruh dunia. Komite menggambarkannya sebagai lampu hijau bagi kelanjutan dan eskalasi tindakan-tindakan opresif ini. "Melindungi gereja-gereja Palestina adalah tanggung jawab bersama dan amanah bersejarah," tambah komite tersebut.

Sebelumnya, kelompok yang didirikan Theophilos III, Patriark Ortodoks Jerusalem, menyatakan Pemerintah Kota Jerusalem membekukan semua rekening bank miliknya. "Pada Rabu, 6 Agustus, Pemerintah Kota Jerusalem secara sepihak memutuskan untuk membekukan rekening bank Patriarkat Ortodoks Yunani. Kami memahami bahwa alasan di balik keputusan ini terkait dengan masalah pajak properti Arnona," demikian pernyataan tersebut.

Perselisihan antara pemerintah kota dan beberapa gereja yang memiliki properti di Yerusalem telah berlangsung selama beberapa tahun. Perjanjian yang berlangsung selama beberapa dekade antara gereja-gereja dan Negara Israel sejatinya mencegah Pemerintah Kota Jerusalem memungut pajak properti dari lembaga-lembaga Kristen.

Namun, pada 2018, pemerintah kota memutuskan bahwa pengecualian untuk gereja hanya berlaku untuk properti yang digunakan untuk berdoa, pengajaran agama, atau kebutuhan yang timbul dari hal itu, tidak termasuk kegiatan yang melayani peziarah seperti wisma dan kedai kopi. Karenanya, pemerintah mulai berupaya menagih tagihan senilai puluhan juta shekel.

Saat itu, Wali Kota Nir Barkat membekukan rekening bank beberapa gereja di Jerusalem. Akibatnya, Gereja Makam Suci yang ikonis ditutup selama tiga hari sebagai bentuk protes. (New Arab/Times of Israel/I-2)