Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
PENUNJUKKAN Mayjen David Zini sebagai kepala dinas keamanan internal Israel, Shin Bet, menuai kontroversi tajam setelah Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sah dan melanggar hukum. Hal ini dilaporkan oleh The Times of Israel pada Senin (26/5).
Baharav-Miara menegaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak dapat terlibat dalam proses pengangkatan karena berada dalam posisi konflik kepentingan.
Dia menulis kepada Netanyahu bahwa sang perdana menteri sangat terlibat dalam konflik kepentingan yang serius terkait penunjukan kepala Shin Bet yang baru dan bertindak melanggar keputusan Mahkamah Agung, dengan sengaja melanggar arahan hukum yang mengikat.
Konflik kepentingan itu terkait dengan peran Shin Bet dalam penyelidikan terhadap dua kasus yang melibatkan orang dekat Netanyahu.
Oleh karena itu, menurut Baharav-Miara, keputusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Dia juga menyarankan agar kewenangan pengangkatan kepala dinas dialihkan kepada menteri lain untuk menjaga integritas proses.
"Di masa mendatang, Perdana Menteri harus menahan diri dari keterlibatan penunjukan kepala Shin Bet berikutnya atau penjabat kepala Shin Bet, setidaknya sampai penyelidikan atas kasus-kasus terkait selesai,” tulisnya seperti dilansir Anadolu, Selasa (27/5).
Jaksa Agung juga menyoroti kelemahan mendasar dalam prosedur pemecatan dan pengangkatan yang dilakukan, serta kekhawatiran bahwa menteri yang ditunjuk bisa saja hanya menjadi perpanjangan tangan perdana menteri.
Dia memperingatkan bahwa ada keraguan serius apakah Mayor Jenderal Zini dapat diangkat ke jabatan tersebut.
Pernyataan itu memicu kemarahan dari sejumlah menteri dalam pemerintahan koalisi sayap kanan.
Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menuding Baharav-Miara membahayakan keamanan negara.
"Upaya mencegah perdana menteri mengangkat kepala Shin Bet selama masa perang membahayakan keamanan nasional, ia harus segera diadili setelah ia digulingkan,” tulisnya di X.
Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu menambahkan saatnya bagi Baharav-Miara untuk menyerahkan kunci.
"Era pemerintahan birokrasi di bawah kepemimpinannya harus diakhiri," tegasnya.
Ketua Koalisi Knesset Ofir Katz menyebutnya sebagai Jaksa Agung politik yang mencoba menggagalkan pengangkatan tokoh penting negara semata demi perang politik melawan pemerintah.
Sebelumnya, Netanyahu menunjuk Zini menggantikan Ronen Bar, yang digulingkan dari jabatannya. Namun, Mahkamah Agung Israel memutuskan pada 21 Mei bahwa pemecatan Bar dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum.
Bar sendiri menyiratkan bahwa keputusannya dicopot bermotif politik, karena ia menolak memberikan kesetiaan pribadi kepada Netanyahu.
Pada 28 April, Bar menyatakan bahwa ia akan mengundurkan diri secara sukarela pada 15 Juni mendatang, meskipun pengadilan sempat mengeluarkan perintah sementara untuk menghentikan pemecatannya.
Sementara itu, situasi di Gaza masih mencekam. Militer Israel melanjutkan operasi militer besar-besaran sejak Oktober 2023, yang hingga kini telah menewaskan hampir 54.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Fer/I-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved