Negara-Negara Arab Tolak Pengungsi

SELAIN meninggalkan sebuah permasalahan pelik, krisis imigran yang terjadi di Eropa juga memunculkan satu pertanyaan besar, mengapa para imigran lebih memilih untuk pergi menuju Eropa daripada ke negara-negara di Semenanjung Arab yang letaknya jauh lebih dekat.

Beberapa negara Eropa dikritik karena hanya menampung para imigran dalam jumlah kecil.

Namun, kecaman lebih besar kini diarahkan ke negara-negara kaya di sepanjang Teluk Persia yang menolak menampung para imigran.

Amnesty International, baru-baru ini, menuding enam negara Teluk, yaitu Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain, karena mereka sama sekali tidak menawarkan tempat untuk para pengungsi.

Tuduhan juga digaungkan Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, melalui akun Twitter-nya.

'Tebak berapa banyak pengungsi Suriah yang ditampung Arab Saudi dan negara Teluk lainnya? Nol!' tulis Roth, Rabu (2/9) pekan lalu.

Data yang sama juga ditunjukkan Brookings Institution, organisasi yang melakukan penelitian dan advokasi mengenai topik-topik yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat.

Bobby Ghosh, managing editor portal berita Quartz, menegaskan negara-negara Semenanjung Arab memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mengatasi permasalahan pengungsi, jika dibandingkan dengan Yordania dan Libanon yang selama ini telah menampung lebih dari 500 ribu pengungsi.

"Wilayah itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membangun perumahan bagi para pengungsi. Perusahaan konstruksi yang telah membangun menara-menara megah di Dubai, Abu Dhabi, dan Riyadh harus dikontrak untuk membuat tempat penampungan bagi para peng-ungsi," ujar Ghosh.

Nihilnya peran negara-negara Arab dalam mengatasi krisis imigran sangat mengejutkan, mengingat jarak mereka yang jauh lebih dekat dari negara asal pengungsi.

Terlebih lagi, negara-negara Semenanjung Arab seperti Arab Saudi dinilai memiliki peran mencolok dalam konflik Suriah.

Mereka merupakan pihak yang mendanai kelompok pemberontak untuk melawan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.