Norwegia Kucurkan Rp3,7 Triliun untuk Transisi Energi Indonesia

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Norwegia. Kunjungan ini terkait dengan Komisi Bersama Kerja sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-5 (JCBC).

Indonesia mengajak Norwegia untuk meningkatkan investasi, baik di bidang pembangunan industri hilir maupun energi hijau.

“Saya menyambut penandatanganan MoU untuk mendukung pengurangan emisi dari Forestry and Other Land Use (FOLU). Kerja sama ini sudah mulai berjalan dan akan sangat berguna untuk mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan,” ujar Retno dalam keterangannya, Rabu (14/6).

Baca juga: Perkuat Hubungan Bilateral, BKSAP DPR RI Kunjungi Papua Nugini

JCBC yang terakhir, atau yang keempat, dilakukan pada 2018 di Bali. JCBC kali ini membahas isu-isu bilateral, kawasan, dan kerja sama multilateral.

Pada pertemuan JCBC bersama Menlu Norwegia Anniken Huitfeldt, Retno mengatakan perdagangan dua negara mengalami peningkatan dua kali lipat tahun lalu. Kedua negara juga berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Indonesia-EFTA CEPA.

Baca juga: NATO Buka Kantor Penghubung di Tokyo

Tidak hanya itu, Indonesia juga menyambut baik komitmen Norwegia sebesar US$250 juta atau sekitar Rp3,7 triliun dalam rangka implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia.

“Saya jelaskan mengenai penurunan tajam deforestasi di Indonesia. Data ini diapresiasi oleh pihak Norwegia,” ujarnya.

Kedua negara berkomitmen juga untuk memperkuat implementasi MOU on Forest and other Land Use (FOLU) untuk mendukung pengurangan emisi.

Selain juga dibahas kemungkinan pengembangan kerja sama di bidang kelautan. Dalam kaitan ini, menyampaikan isu laut ini juga akan menjadi salah satu prioritas Indonesia terutama dalam KTT AIS (Archipelagic and Island States) di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun ini.

Isu HAM

Selain isu bilateral, JCBC juga membahas isu regional dan kerja sama multilateral, termasuk antara lain isu Myanmar dan Afghanistan.

Dialog HAM juga dibahas dalam pertemuan kedua menteri luar negeri. Keduanya sepakat untuk terus memperkuat ke depan dengan tujuan untuk saling memperkuat, bukan saling tunjuk jari. Dialog tahun ini akan dilakukan di Indonesia.

“Kita juga sepakat untuk berkolaborasi untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk di Afghanistan,” ungkap Retno.

Bersama-sama, Norwegia dan Indonesia akan menjadi co-host Development Leaders’ Conference tahun 2023 dan 2024.

“Saya juga menggunakan kesempatan pertemuan JCBC untuk meminta dukungan Norwegia untuk pencalonan Indonesia di Dewan HAM 2024-2026 dan DK PBB 2029-2030,” pungkas Retno. (Z-3)