TIONGKOK saat ini tengah berjibaku menekan angka penyebaran Covid-19 di negaranya, yang kian hari terus meningkat. Ini mengindikasikan kebijakan zerro Covid-19 yang diambil Presiden Xi Jinping gagal total.
Gagalnya kebijakan zerro Covid-19 yang salah satunya tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Akibatnya menimbulkan gejolak serta berbagai permasalahan sosial, sehingga masyarakat melakukan demo besar-besaran di seluruh wilayah negara.
Seperti pepatah ‘buah simalakama’, pencabutan pembatasan aktivitas warga yang semula sangat ketat namun akhirnya dilonggarkan oleh pemerintah China, diprediksi sejumlah ahli akan mengakibatkan ledakan kasus kematian lebih dari satu juta orang selama 2023.
Tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa otoritas Tiongkok yang dikontrol penuh oleh Partai Komunis China terkesan melakukan pembiaran atas salahnya kebijakan penanganan Covid-19, sehingga kondisi bangsa dan negara terpuruk, hingga saat ini.
Dicabut atau dilonggarkannya beberapa kebijakan, membuat Tiongkok saat ini mengalami lonjakan infeksi, dengan kekhawatiran 1,4 miliar populasi di Tiongkok terpapar Covid-19, khususnya selama liburan Tahun Baru China atau Imlek.
Melihat prediksi tingginya angka kematian rakyat China akibat kebijakan salah yang diambil Presiden Xi Jinping, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) meminta negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk mendesak Tiongkok agar mau membuka diri dan menerima bantuan negara luar dalam menangani Covid-19 di Tiongkok.
Wakil Bendahara DPP PII, Furqan Raka mengatakan ancaman kematian di awal tahun 2023 serta musim dingin ini, sudah di depan mata dan harus dihadapi oleh rakyat Tiongkok.
“Pertama, prediksi tingginya angka kematian rakyat China ini cukup akurat karena diperoleh dari hasil riset dan kajian Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) yang berbasis di Amerika Serikat,” kata Furqan Raka lepada Wartawan, Jum’at (6/1/2023).
Menurut Direktur IHME, Christopher Murray, lanjut Furqan Raka, puncak kematian di Tiongkok akibat Covid-19 mencapai puncaknya sekitar 1 April di angka 322.000 orang, dan sekitar sepertiga populasi China akan terinfeksi pada saat itu.
Pakar lain memperkirakan sekitar 60 persen populasi China pada akhirnya akan terinfeksi, dengan puncaknya diperkirakan pada awal 2023, dimana tua dan mereka yang memiliki penyakit pemberat sebelumnya, sangat rentan terpapar dan meninggal akibat Covid-19.
“Anehnya, Beijing tetap menolak bantuan negara dunia khsususnya vaksin yang lebih ampuh ketimbang buatan Tiongkok, untuk menyelamatkan nyawa warga China,” ujar Furqan Raka.
Bukan hanya mematikan populasi rakyatnya, kebijakan salah yang diambil Xi Jinping ini juga berimbas pada sendi-sendi perekonomian Tiongkok.
Hal ini dapat diketahui dari menurunnya produk domestik bruto (PDB) Tiongkok yang kian merosot, selama kebijakan zerro covid yang di berlakukan pada semua wilayah negara, oleh Presiden Xi Jinping.
“Lihat saja produk domestik bruto (PDB) Tiongkok sudah menyusut 2,6% dan rekor pengangguran naik menjadi 20% akibat kebijakan malapetaka Xi Jinping,” tutur Furqan Raka.
Furqan Daka juga menilai tindakan Xi Jinping dapat menghancurkan perekonomian China, seperti prediksi Kepala eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva, yang menyatakan ke khawatirannya ketika mengetahui terjun bebasnya ekonomi Tiongkok akhir-akhir ini.
IMF memperkirakan ekonomi Tiongkok tidak akan tumbuh lebih dari 2,3 persen di 2022, tingkat di bawah rata-rata global.
DPP PII menghimbau agar seluruh negara-negara-negara dunia khususnya Indonesia, untuk bersatu padu menyelamatkan rakyat Tiongkok dari jurang kematian yang jelas berada di hadapan mereka.
“Jelas Xi Jinping dan kroni-kroninya di Partai Komunis sudah tak lagi mampu menangani masalah Covid-19 di China,” jelas Furqan Raka.
“Mari kita selamatkan rakyat, khususnya kolega kami, para pelajar China yang saat ini mungkin bingung melihat ketidakberdayaan Xi Jinping menyelamatkan nyawa rakyat Tiongkok,” pungkas Furqan Raka. (OL-13)
Baca Juga: Tiongkok Ingatkan Warganya Cek Kesehatan sebelum ke Luar Negeri
