Headline

Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan

Fokus

Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah

Pemerintah Thailand Didesak Bantu Pengungsi Myanmar di Provinsi Perbatasan

Atikah Ishmah Winahyu
30/12/2021 18:13
Pemerintah Thailand Didesak Bantu Pengungsi Myanmar di Provinsi Perbatasan
Ilustrasi(MI/ANDRI WIDIYANTO )

KOMISI hak asasi manusia Thailand telah mendesak pihak berwenang Thailand untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Myanmar serta warga negara Thailand di provinsi perbatasan Mae Hong Son dan Tak sesegera mungkin.

Permintaan tersebut datang setelah bentrokan antara angkatan bersenjata Myanmar dan perlawanan Karen meningkat, memaksa lebih banyak warga negara Myanmar melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand.

Baca juga: India Catat Rekor 126 Kematian Harimau pada 2021

Warga Thailand yang tinggal di daerah perbatasan juga berisiko kehilangan harta benda dan nyawa mereka, kata komisi itu, seraya menambahkan bahwa pihaknya memantau dengan cermat situasi di wilayah tersebut.

“Pemerintah Thailand harus bertindak untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di perbatasan Thailand-Myanmar,” kata komisi tersebut.

“Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas untuk membantu para pengungsi, seperti menerapkan empat kebutuhan hidup, pencegahan dan pengobatan penyakit.”

“Instansi terkait harus memberikan keamanan bagi warga negara Thailand yang tinggal di perbatasan Thailand-Myanmar, seperti membangun tempat perlindungan, menyiapkan rencana darurat dan menciptakan kesadaran,” tambahnya.

Komisi juga menyarankan pihak berwenang Thailand untuk mempromosikan mekanisme lokal antara pemerintah, bisnis swasta dan masyarakat sipil untuk merawat orang-orang yang terjebak di antara bentrokan.

Dikatakan bahwa dua komisionernya akan melakukan perjalanan ke distrik Mae Sot di provinsi Tak untuk bekerja sama dengan badan-badan provinsi tentang hak asasi manusia di daerah tersebut.

“Komisi berharap membantu para korban sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia selama kerusuhan akan menjadi prioritas pertama bagi setiap pihak,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya