AS Desak Embargo Senjata Myanmar Usai Pembantaian

Amerika Serikat memperbarui seruannya pada Selasa (28/12) untuk embargo senjata terhadap junta Myanmar setelah pembantaian malam Natal di mana Save the Children mengatakan dua staf kelompok itu tewas.

"Penargetan orang tak bersalah dan aktor kemanusiaan tidak dapat diterima, dan kekejaman militer yang meluas terhadap rakyat Burma menggarisbawahi urgensi meminta pertanggungjawaban anggotanya," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menggunakan nama lama Myanmar.

"Masyarakat internasional harus berbuat lebih banyak untuk memajukan tujuan ini dan mencegah terulangnya kekejaman di Burma, termasuk dengan mengakhiri penjualan senjata dan teknologi penggunaan ganda kepada militer," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pejuang anti-junta mengatakan mereka menemukan lebih dari 30 mayat terbakar, termasuk perempuan dan anak-anak, di jalan raya di negara bagian Kayah di mana pemberontak pro-demokrasi memerangi militer.

Pada Selasa (28/12), Save the Children mengonfirmasi kematian dua pekerjanya yang terjebak dalam insiden tersebut.

Untuk diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari terhadap pemerintah terpilih, dengan lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan, menurut kelompok pemantau lokal.

Amerika Serikat telah menjatuhkan serangkaian sanksi pada para pemimpin kudeta dan seperti negara-negara Barat lainnya telah lama membatasi senjata untuk militer Myanmar, yang selama transisi demokrasi pra-kudeta menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kampanye brutal terhadap minoritas Rohingya.

Majelis Umum PBB memberikan suara pada Juni untuk mencegah pengiriman senjata ke Myanmar, tetapi tindakan itu simbolis karena tidak diambil alih oleh Dewan Keamanan yang lebih berkuasa.

Tiongkok dan Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan, serta negara tetangga India adalah pemasok senjata utama ke Myanmar. (AFP/OL-12)