Myanmar Kehilangan 1,2 Juta Pekerjaan Usai Kudeta Militer

MYANMAR kehilangan sekitar 1,2 juta pekerjaan pada kuartal kedua setelah kudeta militer pada Februari lalu, yang melumpuhkan ekonomi yang sudah melemah akibat pandemi covid-19.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, terdapat 6 persen pekerja kontrak pada kuartal kedua 2021, jika dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun lalu angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 juta pekerja tidak lagi dipekerjakan..

Kehilangan pekerjaan ini lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun 2019 dengan sekitar 3,2 juta atau 15 persen dari semua pekerja tidak lagi bekerja, menurut ILO.

"Myanmar sudah menghadapi tekanan ekonomi dengan pekerjaan dan mata pencaharian yang terancam akibat pandemi covid-19," kata Donglin Li, perwakilan badan tersebut untuk Myanmar, dalam sebuah pernyataan.

"Namun, perkiraan menunjukkan penurunan serius dan cepat terkait pekerjaan pada paruh pertama tahun ini dalam skala yang dapat mendorong banyak orang di Myanmar ke dalam kemiskinan yang parah,” imbuhnya.

Baca juga : Kubu Oposisi Tuduh Pemerintahan Modi Berkhianat

Lonjakan infeksi tanpa henti yang didorong oleh varian Delta yang lebih menular selama dua bulan terakhir menambah tantangan untuk menahan pandemi di salah satu negara termiskin di Asia Tenggara itu.

Protes dan pemogokan anti-kudeta selama berbulan-bulan, yang ditanggapi dengan kekerasan dan intimidasi dari militer, telah melumpuhkan banyak industri.

Badan tenaga kerja mengatakan krisis politik telah memperburuk dampak parah covid-19 dan telah sangat mengganggu stabilitas ekonomi serta menghentikan pemulihan ekonomi yang diharapkan.

Tren ketenagakerjaan selama paruh pertama tahun 2021 menunjukkan kerugian yang cukup besar baik dalam pekerjaan maupun jam kerja, dengan perempuan diperkirakan lebih terpengaruh daripada laki-laki.

Sementara semua sektor ekonomi telah terkena dampak, konstruksi, garmen, serta pariwisata dan perhotelan termasuk yang paling terpukul, dengan lapangan kerja turun masing-masing sebesar 35 persen, 31 persen dan 25 persen pada paruh pertama tahun ini, menurut laporan agensi tersebut. (Straittimes/OL-7)