AMERIKA Serikat dan Jepang menyerukan perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan dalam pernyataan bersama setelah Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu pada Jumat atau Sabtu WIB (17/4)
Ini adalah pertama kalinya para pemimpin tertinggi AS dan Jepang secara eksplisit menyebut Taiwan dalam pernyataan bersama mereka sejak 1969, meskipun menteri pertahanan dan luar negeri mereka sama-sama menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dalam sebuah pernyataan bulan lalu.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali, dengan kekerasan jika perlu, dan semakin banyak mengirim pesawat tempur ke wilayah udara Taiwan. Sementara itu, Tokyo melihat tindakan Beijing sebagai upaya sepihak untuk mengubah status quo di Laut China Timur dan Selatan, dan sebagai ancaman terhadap keamanannya sendiri.
Washington dan Tokyo mengatakan mereka mendorong resolusi damai masalah lintas selat dalam pernyataan panjang hari Jumat, berjudul Kemitraan Global AS-Jepang untuk Era Baru, sebuah dokumen yang disebut Suga sebagai pos panduan untuk aliansi mereka.
Pernyataan ini dikeluarkan beberapa jam setelah Biden menjamu Suga untuk pembicaraan di Washington.
Kunjungan Suga menggarisbawahi pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi kebijakan luar negeri pemerintahan Biden dan sentralitas Jepang pada strategi AS. Kedua pemimpin tersebut menyoroti kekuatan aliansi mereka dan berjanji untuk bersama-sama menghadapi tantangan dari Tiongkok, yang bersikap semakin tegas di kawasan itu membuat kedua negara gelisah.
"Kami berkomitmen untuk bekerja sama menghadapi tantangan dari Tiongkok dan masalah-masalah seperti Laut China Timur, Laut China Selatan, serta Korea Utara, untuk memastikan masa depan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Biden pada konferensi pers bersama di White House Rose Garden.
"Kami akan bekerja sama untuk membuktikan bahwa demokrasi masih dapat bersaing dan menang di abad ke-21," tambahnya.
Kemitraan Baru
Biden mengumumkan bahwa Jepang dan AS telah meluncurkan kemitraan baru bernama Competitiveness and Resilience Partnership (Core), di mana mereka akan memajukan inovasi, mengakhiri pandemi covid-19 dan melindungi dari pandemi di masa depan, memerangi krisis iklim, dan meningkatkan hubungan antar manusia.
AS akan menginvestasikan US$2,5 miliar dan Jepang US$2 miliar untuk mengembangkan dan menyebarkan 5G dan jaringan seluler generasi berikutnya, menurut lembar fakta Gedung Putih.
Biden mengatakan bahwa AS dan Jepang akan bersama-sama mempromosikan jaringan 5G yang aman dan andal, meningkatkan kerja sama dalam rantai pasokan untuk sektor-sektor penting seperti semikonduktor, serta mendorong penelitian di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum.
Semua ini adalah area yang ingin didominasi Tiongkok, dan dalam teguran implisit dari Beijing, Biden berkata, "Teknologi tersebut diatur oleh norma demokrasi bersama yang kita berdua miliki, norma yang ditetapkan oleh demokrasi, bukan oleh otokrasi."
Sementara Tiongkok tampak menonjol dalam diskusi mereka, Jepang yang menganggap Tiongkok sebagai mitra dagang terbesarnya dan AS sebagai terbesar kedua, juga berhati-hati untuk tidak mengisolasi Tiongkok.
Suga mengatakan bahwa sementara Jepang dan AS akan memimpin untuk mempromosikan visi melalui upaya konkret, mereka juga akan bekerja sama dengan pihak lain di kawasan ini, termasuk ASEAN, Australia dan India.
Dia mengatakan bahwa pihaknya dan Biden memiliki pembicaraan serius tentang pengaruh Tiongkok atas perdamaian dan kemakmuran Indo-Pasifik dan dunia pada umumnya.
"Kami setuju untuk menentang setiap upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut China Timur dan Selatan, dan intimidasi terhadap orang lain di wilayah tersebut,” ujarnya.
"Pada saat yang sama, kami sepakat tentang perlunya masing-masing dari kami terlibat dalam dialog yang jujur dengan Tiongkok,” imbuhnya.
Suga mengatakan bahwa Biden sekali lagi menegaskan bahwa Pasal 5 perjanjian keamanan AS dan Jepang diterapkan di Kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai Diaoyu di Tiongkok, di Laut China Timur.
Jepang mengontrol pulau-pulau tak berpenghuni, yang juga diklaim Tiongkok, dan di bawah perjanjian itu, AS berkewajiban untuk mempertahankan Jepang jika wilayahnya diserang. (Straitstimes/OL-13)
