Soal Sandera, Pemerintah Terus Komunikasi dengan Filipina

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan apabila Filipina tidak bisa membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, maka Indonesia siap melakukannya.

"Kemarin Kapolri dan Panglima TNI melaporkan kepada Bapak Presiden, intinya kalau memang Pemerintah Filipina tidak bisa segera menyelesaikan itu dan kalau memang diizinkan, kita sia. Tapi sekali lagi, kita tetap mengedepankan langkah-langkah yang bersifat persaudaraan. Diplomasi juga kita lakukan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/4).

Pramono mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus memantau perkembangan terakhir dalam upaya penyelamatan 10 WNI yang disandera tersebut. Pihaknya menghormati sikap Pemerintah Filipina untuk segera menindaklanjuti dan melakukan pendekatan dalam upaya penyelamatan tersebut.

"Bagaimanapun kita menghormati konstitusi yang dimiliki Filipina, tetapi TNI dan Polri sudah siap kalau memang diperlukan. Kita pantau dari pantauan satelit, sebenarnya kita juga tahu posisi kapal kita atau orang-orang kita dimana. Terus terang kita sudah tahu secara detail, kita memiliki peralatan itu dan kita sudah tahu mereka dimana. Tapi kita hormati pemerintah Filipina dan harapannya bisa segera dibebaskan," ungkapnya.

Saat ditanya terkait tenggat waktu negosiasi dengan para penyandera, Pramono menegaskan hingga saat ini masih dilakukan proses diplomasi dengan pemerintah Filipina

"Kenyataannya sekarang masih terjadi proses diplomasi yang kami sebut soft diplomasi dengan pemerintah Filipina. Kita mengharapkan mereka ada di dedpan untuk membantu menyelesaikan persoalan warga negara kita," pungkasnya. (OL-2)